Kandidat Harus Siap Kalah

SEMUA Kandidat yang akan bertarung memperebutkan kursi bupati- wakil bupati di Lampung Barat, Tanggamus, dan Tulangbawang, dihimbau harus siap untuk menang dan siap untuk kalah. Adanya gugatan dan kerusuhan dalam Pilkada maupun pasca penentuan hasilnya, selalu dipicu kandidat hanya siap menang tetapi tidak siap untuk kalah.

Himbauan diungkapkan Polres Tanggamus yang meminta semua pasangan peserta Pilkada Tanggamus harus siap mental untuk kalah atau menang dengan sikap profesional.

Menurut Kapolres Tanggamus AKBP Bayu Aji, pilkada cuma ajang sesaat dalam perebutan posisi untuk memimpin daerah. Pilkada juga untuk meneruskan pembangunan daerah. Maka jangan sampai adanya pilkada, justru menghambat pembangunan.

"Maka kami harapkan semua pihak, dan para pasangan bisa menerapkan etika, profesional, dan moral untuk mendapatkan suara dalam pilkada," kata Bayu, Senin (3/9)

Selanjutnya semua peserta pilkada supaya mematuhi jadwal dan lokasi kampanye, dan manfaatkan kegiatan tersebut untuk menarik simpatik masyarakat Tanggamus bukan membuat perpecahan.

Senada juga di Lampung Barat, Kapolres AKBP. Tarigan mengharapkan, agar terjaga iklim kondusif, kandidat harus mengedepankan sikap dewasa dalam berpolitik. "Selain siap menang, harus juga siap kalah," katanya.

Cegah Kerusuhan

Kerusuhan Pilkada di beberapa daerah akhir-akhir ini terlalu sering terjadi dan menarik perhatian. Pilkada yang kemudian disertai protes, unjuk rasa, dan bentrokan terjadi di banyak tempat. "Semua itu harus diwaspadai," kata Bayu Aji pada Editor, kemarin ditemui setelah deklarasi Pilkada damai.

Kebanyakan bentrokan pilkada, lanjutnya, terjadi setelah pemilihan berlangsung, tatkala hasil pencoblosan mulai dihitung dan tanda-tanda kemenangan jatuh pada salah satu pasangan calon. "Kerusuhan lebih banyak terjadi setelah pencoblosan daripada tatkala berlangsung kampanye," ujarnya.

Padahal, jelasnya, latar belakang, alasan, sebab protes, kerusuhan, dan bentrokan itu. "Selalu klasik, ya itu- itu juga, yakni tuduhan terjadinya kecurangan dan pelanggaran hukum. Penghitungan suara dinilai oleh salah satu pasangan cela, digelembungkan, direkayasa," terangnya.

Maka, lanjutnya, sedini mungkin pihaknya sebagai aparat kepolisian akan bersinergis dengan Panwas, KPU, dan semua elemen masyarakat agar independen dan menjalankan Pilkada dengan fair, jujur, adil, dan tanpa pelanggaran- pelanggaran.

Oleh sebab itu, jelasnya, inilah tugas dari pihak-pihak yang terlibat dalam pilkada untuk bekerja sesuai dengan jalur hukum yang berlaku tanpa adanya penyimpangan dan kecurangan yang disengaja atau karena kelalaian.

"Kedewasaanlah faktor utama dalam hal ini, terutama siap menang dan siap kalah. Bagaimanapun juga, kemenangan salah satu kontestan adalah kemenangan masyarakat dan kita semua," pungkasnya. (*)