Pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia terlihat signifikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Capaiannya dalam tiga tahun telah melampaui masa pemerintahan sebelum-sebelumnya.
Pembangunan jalan tol merupakan salah satu prioritas pemerintah era Presiden Jokowi untuk mendorong pemerataan daerah, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang besar antar daerah.
Pembangunan jalan tol juga akan meningkatkan konektivitas sehingga daya saing bangsa akan lebih baik. Di samping juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik di daerah maupun nasional.
Hingga saat ini, pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi dinilai sudah melampaui jumlah pembangunan yang dilakukan oleh presiden lainnya. Pada tahun 2017, pemerintahan Presiden Jokowi telah mampu mengoperasikan jalan tol sepanjang 568 kilometer.
Tak hanya sampai di situ, pemerintahan Jokowi juga membuat target penambahan panjang tol di 2018 sepanjang 728,94 kilometer dan pada 2019 sepanjang 564,43 kilometer.
Pencapaian pemerintahan saat ini tentu fenomenal, mengingat jumlahnya yang melebihi pembangunan yang dicapai Soeharto selama 32 tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.
Sebab selama 32 tahun menjabat, Soeharto hanya berhasil membuat dan mengoperasikan ruas jalan tol sepanjang 490 kilometer.
Kemudian di masa pemerintahan BJ Habibie yang hanya menjabat satu tahun, dirinya hanya melakukan pembangunan Tol Pondok Aren-Ulujami dan Tol Serpong-Pondok Aren sepanjang 12,75 kilometer.
Pemerintahan Gus Dur mengoperasikan tol sepanjang 5,5 kilometer. Kemudian, ketika posisinya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri, pembangunan tol dilanjutkan sejauh 34 kilometer.
Kemudian selama 10 tahun masa pemerintahan SBY, pemerintah berhasil membangun tol sepanjang 230,69 kilometer.
Dengan melihat pemaparan tersebut, maka Jokowi lebih unggul soal pembangunan tol karena mampu membangun tol sejauh 568 kilometer di masa pemerintahannya yang belum genap 5 tahun.
