Mohon tunggu...
Endah Susilawati
Endah Susilawati Mohon Tunggu... Guru - Tinggal di pelosok desa tetapi ingin tahu banyak hal

seorang pembelajar yang ingin terus belajar

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Wabah Ini Menguji Kualitas Kemanusiaan

18 Mei 2020   11:01 Diperbarui: 18 Mei 2020   10:59 84
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber: portaljember.pikiran-rakyat.com 

Saat sedang menulis artikel ini saya sedang melihat editorial Media Indonesia yang sedang membincangkan tentang kualitas Kepala Daerah. Perbincangan ini dikaitkan dengan huru hara bansos yang tidak tepat sasaran. 

Ada orang miskin yang seharusnya mendapatkan bansos tidak mendapatkan. Sementara ada orang kaya yang seharusnya tidak mendapatkan justru mendapatkan. 

Saya tertarik menyimak topik ini karena saya melihat fakta itu di lapangan. Beberapa siswa saya, tidak mendapatkan bantuan PIP karena dia tidak mempunyai KIP ataupun PKH. Ini tentu menjadi pertanyaan yang sangat mengganggu. 

Di desa asal suami, bahkan ada cerita tentang warga yang mengamuk ke dinas sosial karena merasa berhak mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan. 

Warga yang mengamuk ini sebelumnya sudah ke Kepala Desa untuk mengkomplain masalah ini tetapi mendapat jawaban bahwa data itu turun dari pusat. Dengan kata lain, perangkat dan kepala desa tidak dapat menjawab ketidak-valid-an data yang mengakibatkan warga merasa dirugikan. 

Pertanyaan itu sedikit terjawab dengan menyimak tayangan metro pagi ini.  Lengkapnya bisa  klik  editorial metro. Dari informasi ini disebutkan bahwa basis data berasal dari daerah. Kepala daerahlah yang harus mengupdate data setiap dua tahun sekali. Kementrian sosial tugasnya mensinkronkan data tersebut. 

Faktanya ada saja kepala daerah yang tidak melakukan update data. Disebutkan ada Kepala Daerah  yang mengirimkan data lima tahun yang lalu yang tentu saja sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. 

Dalam pemikiran saya sebagai orang awam, yang tidak terpalu paham teknologi, mungkin alurnya begini, kelurahan melalukan pendataan warganya yang miskin kemudian mengirimkan data ke kecamatan. 

Operator di kecamatan mengoleksi data dari semua kelurahan kemudian mengimkan ke Kabupaten atau kota, selanjutnya operator kabupaten kota mengirimkan ke provinsi dan operator provinsi mengirimkan ke pusat. 

Setelah melakukan sinkronisasi, pusat melalui kementrian sosial menyalurkan bantuan itu kepada yang berhak menerima sesuai data yang di perolehnya. Mohon dikoreksi bila pemikiran saya ini salah. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun