Wacana perekrutan penyidik dari TNI kembali digulirkan. Hal ini disebabkan kisruh KPK-Polri yang berlarut-larut. Pada tahun-tahun sebelumnya, wacana ini ditolak mentah-mentah, baik dari KPK sendiri maupun dari institusi lain. Namun sekarang ini menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk menyelamatkan eksistensi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi.
Pihak Mabes juga menyambut positif bila ada rencana perekrutan penyidik dari TNI. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen Fuad Basya menyatakan siap menyediakan anggota TNI untuk ditugaskan KPK sebagai penyidik dan tim auditor untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. TNI memiliki SDM yang kapabel, bahkan untuk jaksa penuntut dan hakim karena institusi TNI mempunyai Mahkamah Militer. Mereka sangat profesional di bidangnya.
Ini keuntungan jika penyidik dari TNI:
1. Lepas dari pengaruh Polri
Jika penyidik adalah personel TNI, maka Polri tidak punya kekuasaan untuk memengaruhi, meneror atau mengkriminalisasi mereka. Polri tidak bisa sewenang-wenang ikut campur penyidikan KPK karena mereka bukan berasal dari Polri. Dengan kata kasar, para penyidik itu bukan anak buah Kapolri dkk., jadi tidak ada hak untuk mencampur-adukkan kasus. Dan ini jelas memperkecil kemungkinan adanya rekayasa kasus seperti yang sering terjadi dan dilakukan oknum-oknum Polri.
2. Profesional
TNI memiliki tenaga-tenaga ahli di bidangnya dan sangat profesional. Mereka memiliki perencanaan dan perhitungan yang cermat, strategi yang jitu dan target yang tepat. Pada umumnya kita mengetahui bahwa TNI lebih terjaga kredibilitasnya daripada institusi Polri yang mendapat penilaian buruk dari masyarakat. Karena itu personel TNI jauh lebih bisa dipercaya dalam menangani berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, apalagi menyangkut KKN dan korupsi.
3. Disiplin
Anggota-anggota TNI terkenal sangat disiplin dalam menunaikan tugas-tugasnya. Mereka berdisiplin dalam segala hal. Bukan hanya perilaku, tetapi juga dalam memenuhi prosedur, penggunaan fasilitas dan target-target pencapaian tugas secara maksimal. Jadi probability penuntasan kasus juga sangat tinggi. Pelanggaran terhadap kedisiplinan ini akan mendapat sanksi yang berat dari Mahkamah Militer. Berbeda dengan Polri yang cenderung melindungi oknum yang terlibat dalam suatu kasus.
Kita tentu berharap KPK bisa diselamatkan dari pemandulan terus menerus sehingga korupsi akan semakin merajalela. Karena itu kita harus mendukung agar rencana ini dapat diwujudkan. Kita butuh KPK yang kuat, tak mudah diintervensi lembaga lain yang berkolaborasi dengan politikus dan koruptor.