Budi Gunawan Kepala BIN, Jokowi Tunduk pada Mega?

Mulusnya Budi Gunawan menjadi calon Kepala BIN menimbulkan banyak tanda tanya. Bagaimana mungkin tokoh yang ditolak menjadi Kapolri diloloskan sebagai Kepala BIN? Anehnya, kali ini tidak banyak orang yang berkoar untuk mencegah Budi Gunawan meraih jabatan itu. Memang ada upaya menggalang satu juta tanda tangan untuk menolak Budi Gunawan sebagai pengganti Sutiyoso yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Minggu (4/9/2016) yang lalu. Namun gerakan itu kembali senyap tanpa ada kelanjutannya. Entah apa yang terjadi pada pemakrasa gerakan tersebut.

DPR RI tak disangsikan lagi telah 'ditaklukkan' dengan lolosnya Budi Gunawan dalam fit and proper test.  Rupanya sudah ada pendekatan dan negosiasi yang dilakukan jauh-jauh hari, paralel dengan issue penggantian Kepala BIN dan demo sekelompok orang, plus komentar-komentar dari anggota-anggota DPR yang berasal dari PDIP. Negosiasi dan pendekatan ini dilakukan dua pihak  yaitu pemerintah (jokowi) dan PDIP. Sepuluh fraksi menyetujui Budi Gunawan menjadi Kepala BIN menggantikan Sutiyoso yang baru satu tahun menduduki jabatan itu.

Apa salah Sutiyoso? apakah karena ia kurang berprestasi? apakah karena ia melawan pemerintah? Kedua hal itu bukan penyebabnya. Sutiyoso dilengserkan karena beberapa hal:

1. Keingnan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri agar Budi Gunawan diberi jabatan yang strategis sebagai balas jasa karena selama ini Budi Gunawan memberikan bantuan yang sangat besar kepada partai berlambang banteng tersebut. Megawati tahun lalu memaksakan Budi Gunawan sebagai Kapolri tapi gagal. Rupanya dia tidak putus asa. Dia tetap terus ngotot meminta Jokowi untuk memberi jabatan strategis kepada Budi Gunawan.

2. PDIP menganggap bahwa partai kecil seperti PKPI tak layak mendapat jabatan strategis dan meremehkan partai tersebut karena tidak memiliki kursi di DPR RI.

3. Jabatan Kepala BIN dapat menguntungkan PDIP sebagai alat untuk mencari pamor dengan menggunakan isu terorisme dsb. Selain itu juga bisa menyelamatkan PDIP jika ada kadernya yang tersangkut masalah hukum.

Dalam hal ini, yang patut dipertanyakan adalah mengapa Jokowi menyerahkan jabatan Kepala BIN kepada Budi Gunawan? Mengapa Jokowi mengalah pada desakan Megawati? Setiap kompromi politik memang mendatangkan resiko tersendiri. Namun jika karena 'tukar guling' dengan dukungan kepada Ahok sebagai Cagup DKI, maka Jokowi terlalu naif. Seharusnya Jokowi bisa bermain cantik dengan menggalang dukungan kepada Ahok tanpa mengorbankan jabatan Kepala BIN kepada Budi Gunawan.