Mohon tunggu...
Muthiah Alhasany
Muthiah Alhasany Mohon Tunggu... Penulis - Pengamat politik Turki dan Timur Tengah

Pengamat politik Turki dan Timur Tengah. Moto: Langit adalah atapku, bumi adalah pijakanku. hidup adalah sajadah panjang hingga aku mati. Email: ratu_kalingga@yahoo.co.id IG dan Twitter: @muthiahalhasany fanpage: Muthiah Alhasany"s Journal

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Apakah BG Donatur Kampanye Pilpres PDIP?

16 Januari 2015   17:52 Diperbarui: 17 Juni 2015   13:01 1310
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Indikasi bahwa Calon Kapolri Budi Gunawan diusulkan oleh PDIP sangat jelas. Bahkan partai pemenang  pemilu ini mendesak agar Budi Gunawan segera dilantik menjadi Kapolri setelah paripurna memberikan persetujuan. Tidak ada alasan bagi Jokowi untuk mengelak lagi. Meski para pendukungnya berusaha menentang keputusan tersebut. Sepertinya Jokowi terpaksa menggunakan hak prerogatifnya sebagai presiden.

Pemaksaan ini mengesankan bahwa PDIP punya hutang budi pada Budi Gunawan. Sebuah hutang yang harus dibayarkan karena ada perjanjian kuat yang mengikat mereka. Hutang itu pastilah menyangkut pertarungan pada pilpres 2014 yang dimenangkan Jokowi. Kita ingat betapa ketatnya persaingan itu sehingga masing-masing kubu menggunakan segala daya yang memungkinkan agar dapat menjadi pemenang. Salah satunya adalah menerima bantuan dari orang-orang yang mempunyai sumber daya.

Bantuan para pendukung terdiri dari tiga macam. Pertama, bantuan tenaga. Orang-orang yang bekerjasebagai sukarelawan bergerak mengkampanyekan Jokowi ke masyarakat. Mereka membentuk berbagai organisasi dan menggerakkan massa. Kedua adalah bantuan pikiran. Terutama dari orang-orang yang terkenal brilian di bidangnya masing-masing, membantu Jokowi menyiapkan materi program, baik itu tentang sosial, ekonomi, politik dll. Mereka juga memberikan ide-ide segar yang dapat digunakan oleh Jokowi.

Bantuan ketiga adalah bantuan keuangan. Bukan rahasia lagi jika kampanye pilpres menyedot dana yang luar biasa. Hal ini tak mungkin ditanggung Jokowi dan PDIP saja.  Mereka membutuhkan sokongan dana dari berbagai pihak, yang biasanya main di belakang layar. Para penyumbang dana ini biasanya memang tidak pernah terdengar atau memperlihatkan diri di depan umum. Di dalam tubuh partai sendiri belum tentu bannyak yang tahu. Urusan donatur hanya diketahui elite partai yang bersangkutan.

Konsekuensi dari menerima bantuan adalah harus membayar kembali. Memang benar ada yang ikhlas membantu tanpa bayaran apa pun. Tetapi hanya berlaku bagi orang-orang kecil. Sedangkan orang-orang yang biasa berkecimpung dalam pusaran politik tidak pernah memberikan bantuan dengan gratis. Mereka membantu karena juga memiliki kepentingan. Dan pada akhirnya harus ada bargaining positition sebagai suatu kesepakatan.  Jika tidak, mereka akan menarik bantuan tersebut. Seperti kata Uya dalam game deal or not deal.

Nah, Budi Gunawan tampaknya adalah salah seorang yang memberikan bantuan dengan deal tertentu. Mengingat bahwa isu mengatakan bahwa dia adalah jenderal dengan rekening gendut, maka kemungkinan besar dia menjadi kantong dana PDIP. Budi Gunawan menjadi salah satu donatur atau penyumbang dana terbesar untuk kampanye pilpres PDIP dalam rangka memenangkan Jokowi. Walau dia juga bisa memberikan bantuan dalam bentuk lain, misalnya mengerahkan aparat kepolisian untuk menjaga perolehan suara pilpres.

Mengapa Jenderal Polisi yang menjadi salah satu penyumbang terbesar? Sejak dahulu ada kabar burung bahwa PDIP, dekat dengan institusi kepolisian, terutama sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri. Kesepakatan ini akhirnya menjebloskan Jokowi dalam situasi yang tidak menguntungkan, karena bagaimana pun dia diberangkatkan sebagai capres oleh PDIP. Ketika PDIP menyodorkan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri, Jokowi terpaksa mengiyakan meskipun telah diperingatkan oleh KPK. Berhubung rapat paripurna telah meloloskan Budi Gunawan, Jokowi harus menelan pil pahit.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun