Tiga Alasan Jokowi Harus Menuntaskan Semua Kasus Hukum

Saat ini kita sedang menghadapi kasus kerusuhan 21-22 Mei. Masyarakat gembira bahwa Polri telah berhasil mengungkap siapa para pelaku dan yang terlibat. Tetapi kita masih menunggu siapa yang menjadi dalangnya.

Sebenarnya begitu banyak kasus hukum yang masih diliputi tabir gelap, yang selalu menjadi tanda tanya bagi sebagian masyarakat. Ya, tidak semua orang lupa dengan berbagai kasus yang telah terjadi di masa lalu, terutama orang yang menjadi korban.

Pengungkapan kasus 21-22 Mei bisa jadi sebagai titik tolak untuk mengusut kasus kasus lain yang dipeti-eskan. Kalau Jokowi sudah berani melangkah lebih jauh dengan kasus ini, berarti dia bisa membongkar kasus kasus lama.

Ada tiga alasan utama mengapa Jokowi harus berani mengungkapkan semua kasus hukum di negeri ini. Antara lain:

Pertama, Jokowi tidak punya beban di masa depan. Sudah jelas dengan memenangkan pilpres 2019, tidak ada lagi yang patut ditakuti. 

Dua periode ini menjadi milik Jokowi untuk  meneruskan program pembangunan. Toh pada pilpres mendatang ia tidak lagi mencalonkan diri  

Karena itu Jokowi tidak perlu takut dan segan kepada orang atau kelompok tertentu untuk mengusut tuntas sebuah kasus yang menyangkut orang/kelompok tersebut.

Jokowi sudah memegang kendali. Kemenangan dalam pilpres 2019 tidak bisa diganggu-gugat, bahkan oleh orang yang merasa menanam budi kepadanya.  Jokowi harus memaksimalkan tugas, salah satunya dengan menegakkan supremasi hukum.

Kedua, Jokowi perlu menuntaskan semua kasus demi kelancaran program pembangunan yang dicanangkan oleh dia. Kasus-kasus yang dibiarkan tanpa penanganan semestinya, bisa menjadi batu sandungan laju pembangunan.

Misalnya jika dalam kabinet masih ada orang yang terlibat dalam suatu kasus, maka orang itu akan membuat kerja Jokowi tidak berjalan karena masih ada sisipan kepentingan orang tersebut. Ia pasti mengulangi kelakuan buruknya.

Selain itu, jika ada kasus kasus yang tidak dituntaskan, orang orang yang menjadi korban akan terus menuntut kepada pemerintah. Mereka akan kecewa sehingga bisa menjadi duri dalam daging. Narasi negatif akan tercipta dalam pandangan masyarakat.