Sementara pemerintah tidak dapat menerima intervensi yang meragukan secara hukum oleh ICC, Myanmar berkomitmen penuh untuk memastikan akuntabilitas di mana ada bukti kredibel dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Negara Bagian Rakhine.Â
Tugas yang paling mendesak adalah fokus pada awal yang cepat untuk memulangkan para pengungsi. Mereka  sebagian besar berkewarganegaraan Myanmar. Tetapi itu juga tidak menjamin keamanan mereka.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H