Mohon tunggu...
Nurdin Taher
Nurdin Taher Mohon Tunggu... Administrasi - Keberagaman adalah sunnatullah, karena itu pandanglah setiap yang berbeda itu sebagai cermin kebesaran Ilahi. Surel : nurdin.en.te.70@gmail.com0

Lahir dan besar di Lamakera, sebuah kampung pesisir pantai di Pulau Solor, Flores Timur. Menempuh pendidikan dasar (SD) di Lamakera, kemudian melanjutkan ke SMP di Lamahala, juga kampung pesisir serta sempat "bertapa" 3 tahun di SMA Suryamandala Waiwerang Pulau Adonara, Flores Timur. Lantas "minggat" ke Ujung Pandang (Makassar) pada Juli 1989. Sejak "minggat" hingga menyelesaikan pendidikan tinggi, sampai hari ini, sudah lebih dari 30 tahun berdomisili di Makassar. Senantiasa belajar dan berusaha menilai dunia secara rasional dengan tanpa mengabaikan pendekatan rasa, ...

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

La Nyalla Pulang Kampung, Akankah Terungkap "Bau Anyir" Praperadilan?

1 Juni 2016   10:46 Diperbarui: 1 Juni 2016   10:59 1394
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
La Nyalla Mattaliti (Sumber : http://nasional.kompas.com/)

Oleh : eN-Te

Tadi malam sekitar pukul 18.15 ketika sedang menonton berita di salah satu saluran TV Swasta Nasional, ada laporan tentang penangkapan Ketua Umum (Ketum) PSSI La Nyalla Mattaliti di Singapura. Kemudian untuk memperjelas informasi tersebut pihak TV bersangkutan melakukan konfirmasi kepada Dirjen Imigrasi.

Berdasarkan penjelasan Dirjen Imigrasi diketahui bahwa La Nyalla bukan ditangkap melainkan dipulangkan oleh pihak Imigrasi Kedubes RI di Singapura karena telah melewati ijin tinggal (overstay). Menurut pihak Imigrasi bahwa pihak Singapura menyampaikan La Nyalla Mattaliti telah ditangkap karena melanggar ijin tinggal (sumber).

***

Diketahui bahwa La Nyalla “melarikan” diri dari proses hukum di Indonesia karena diduga terlibat dalam kongkalikong dana hibah Kadin  Jatim ke Malaysia sehari setelah ditetapkan menjadi tersangka. Karena merasa tidak aman di Malaysia, La Nyalla kemudian malah kabur secara diam-diam ke Singapura. Pemerintah Singapura “berbaik hati” dan memberikan ijin tinggal sementara selama 30 hari. Terhitung sejak kedatangannya, 29 Maret 2016 hingga dipulangkan kemarin, 31 Mei 2016, berarti La Nyalla telah menjadi “pendatang haram”, selama lebih kurang 30 hari di Singapura.

Otoritas Singapura kemudian tidak ingin ada “pendatang haram” di negaranya, maka melakukan sweeping dan penggerebekan ke tempat persembunyian La Nyalla. Setelah memeriksa segala tetek bengek mengenai syarat ijin tinggal di suatu negara, otoritas Singapura mengetahui bahwa seorang La Nyalla telah melewati tenggat waktu tinggal. Karena sebelumnya otoritas Singapura sudah mendapat penyampaian dari pihak otoritas Indonesia mengenai seseorang yang diduga telah melakukan sebuah tindakan kejahatan dan melarikan diri ke luar negeri, dan masuk ke Singapura, maka proses penangkapan La Nyalla itu kemudian langsung disampaikan kepada otoritas Indonesia.

Selanjutnya kedua belah pihak melakukan koordinasi dan menyepakati untuk memulangkan La Nyalla ke Indonesia. Pihak Atase Imigrasi KBRI di Singapura kemudian menerbitkan surat perjalanan laksana paspor (PPLP) untuk sekali jalan ke Indonesia, mengingat sebelumnya paspor La Nyalla sudah dicabut. Maka segera setelah penangkapan itu, La Nyalla pun diterbangkan ke Indonesia.

***

Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, La Nyalla pun langsung dijemput pihak penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Selanjutnya dibawa ke gedung Kejagung untuk menjalani pemeriksaan dan langsung ditahan. Padahal dalam dua kali penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Kejati Jatim, La Nyalla selalu lolos karena selalu “dimenangkan” hakim ketika mengajukan praperadilan.

Kemenangan La Nyalla dalam beberapa kali proses praperadilan sempat menimbulkan “keraguan”. Benarkah kemenangan tersebut karena semata faktor pembuktian atau ada indikasi lain? Bagi sebagian orang, khususnya pihak Kejati Jatim, kemenangan La Nyalla ini menimbulkan “bau anyir”. Hal ini diduga karena ada faktor intervensi dari atasan hakim.

***

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun