Oleh : eN-Te
[caption id="attachment_379976" align="aligncenter" width="576" caption="sumber : www.tribunnews.com"][/caption]
Salah satu kader Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB), yang paling “kritis” terhadap Presiden Jokowi adalah Tantowi Yahya. Di mata Tantowi Yahya, sejak mulai dari prosesi pemilihan presiden (Pilpres) sampai sekarang, ia sangat getol mengkritik Jokowi. Hampir tidak ada yang benar dari Jokowi di mata Tantowi Yahya. Semuanya dinilai berdasarkan asumsi, bahwa itu hanya pencitraan. Jokowi di mata Tantowi Yahya, tidak lebih dari “petugas partai” sebagaimana label yang disematkan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Maka tak heran, bila mendengar isi pidato Presiden Jokowi di arena Konfrensi Asia Afrika (KAA), Tantowi Yahya, terkaget-kaget (baca di sini). Mungkin dalam benaknya, Tantowi Yahya, bertanya dan bergumam, kok bisa juga ya, Jokowi tegas dan bersikap garang?
Tantowi Yahya, sebagai salah seorang kader Golkar, yang merupakan salah satu partai “oposisi” yang tergabung dalam partai Koalisi Merah Putih (KMP), dan mungkin juga pada banyak orang, menganggap Jokowi tidak akan mampu bersikap tegas dan berani. Jokowi terlanjur distigma hanya sebagai “petugas partai”, yang tidak akan mampu keluar dari lingkaran skenario yang dibuat “patronnya”. Karena bagi kelompok ini, melihat dari sisi lahirnya saja, seorang Jokowi, yang sangat “lemah gemulai”, hati-hati, cenderung “ndeso”, sehingga dengan entengnya memberi stigma negatif kepada seseorang. Jika dari lahirnya saja terkesan sangat mudah “didikte”, maka dengan mudah memberi label “lemah”. Tidak akan berani melakukan sesuatu, apalagi menggertak. Menantang pula!
Maka bagai gelegar di siang bolong yang cerah terang, Jokowi berteriak dengan lantang mengenai ketidakadilan sistemtais, yang telah lama dengan sengaja dilanggengkan oleh negara-negara kaya dengan lembaga-lembaga donornya terhadap negara dunia ketiga dan negara sedang berkembang. Mengajak para pemimpin dunia ketiga dan negara berkembang, Asia Afrika, yang hadir dalam KAA, untuk membuang pandangan usang tentang World Bank dan IMF. Bukan hanya menggugat keberadaan World Bank dan IMF, bahkan secara terbuka dan eksplisit, Jokowi mendorong negara-negara Asia Afrika, mendesak agar melakukan reformasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pandangan Presiden Jokowi, PBB seakan tidak berdaya menghadapi tekanan sekelompok negara kaya yang merasa mampu mengubah dunia dengan menggunakan kekuatannya, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan global dan ketidakadilan yang membawa sengsara.
Di mata Tantowi Yahya, Presiden Jokowi telah dengan sadar, tegas, dan berani, mau mengubah politik luar negeri di masa rezim sebelumnya, SBY, yang cenderung “cari aman”, sehingga membuat mandul sifat bebas aktif, lewat slogan “sejuta kawan tidak ada musuh”. Menurut Tantowi Yahya, bahwa “di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia kini berani bersuara keras menyatakan sikap politiknya”. Dengan tidak malu-malu Tantowi Yahya harus mengakui secara jujur terhadap keberanian dan ketegasan Jokowi. Bahkan secara terbuka, Tantowi Yahya, menyatakan kekagetannya. Dengan lugas, Tantowi Yahya mengatakan, bahwa “jangankan dunia, kita pun terkaget-kaget dengan keberanian (Jokowi) ini”. Setali tiga uang, sebelumnya, seorang kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu anggota Koalisi Merah Putih (KMP), Fahri Hamzah, yang juga sebagai salah seorang pimpinan DPR, yang terkenal garang mengkritik Jokowi juga memberi pujian yang sama. Menurut Fahri Hamzah, “pidato Jokowi penuh percaya diri, tajam, dan tidak bertele-tele" (link terkait).
Tapi jangan dulu besar kepala menerima sanjungan tersebut. Sanjungan dan pujian itu, tidak lebih dari penyedap rasa, bumbu pemanis, yang bisa saja berubah menjadi racun yang mematikan, bila “dikonsumsi” dalam dosis yang berlebihan dan berlangsung lama. Mungkinkah itu, hanya sebagai sebuah jebakan? Dengan memberi umpan, agar Presiden merasa geer dan lupa, untuk terus menjaga visi dan misi politik membangun negeri besar nan permai ini menjadi negeri yang bermartabat dan diperhitungkan dalam pergaulan antarbangsa.
Lepas dari isi pidatonya, sudah selayaknya sebagai sebuah negara besar, seorang Presiden harus berani dan tegas menunjukkan sikap. Indenpendensi menyatakan sikap politik dalam sebuah forum internasional adalah sebuah keharusan mutlak. Karena dari situlah dapat ditarik garis demarkasi antara memperjuangkan kepentingan negara dan rakyat atau mengikuti arus utama permainan global yang tidak menguntungkan.
Dengan begitu, ke depan, sebagai rakyat negeri ini, berharap, antara pemerintah dan partai pendukungnya tidak lagi memperlihatkan sikap berseberangan dengan partai oposisi. Tidak ada lagi garis tegas yang memisahkan kepentingan kedua pihak, tapi semuanya berjuang dan bermuara pada titik yang sama, yakni pada kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bangsa. Amien.
Yaa sudah, begitu saja pendapat penulis, selamat membaca, ...
Wallahu a’lam bish-shawabi
Makassar, 24 April 2015
