Indonesia dan Jaminan Hidup "rakyatnya"

Indonesia negara demokrasi yang mengutamakan kebebasan, seakan-akan kebebasan tidak ada batas di negara ini. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk bertindak atau berperilaku semaunya sendiri. Demokrasi yang diterapkan di indonesia, sepenuhnya belum masuk kedalam ranah demokrasi yang absolut. Demokrasi yang murni, memang mengutamakan kebebasan tetapi ada batasan-batasan yang mengatur sebuah kebebasan individu atau kelompok.

Kebebasan di Indonesia dirasa belum mencapai titik sempurna, kontrol dan peran serta pemerintah dalam mengawasi rakyatnya belum ada. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan seperti munculnya kelompok-kelompok radikal, munculnya organisasi-organisasi keagamaan yang radikal, serta berbagai macam ajaran-ajaran yang menyimpang.

Beberapa bulan yang lalu kita digemparkan dengan munculnya aliran baru, yaitu NII (Negara Islam Indonesia). Indonesia negara yang sudah memiliki bentuk pemerintahan dan rakyat yang disebut bangsa Indonesia, terdapat kelompok kecil yang mengatasnamakan negara baru. Negara Islam Indonesia, sebutan untuk negara ini.

NII yangberkembang di Indonesia memiliki wilayah tersendiri, serta memiliki struktur pemerintahan sendiri. Alih-alih seperti negara baru yang akan dibangun. Dalam perekrutan anggotanya sendiri mereka menggunakan cara-cara yang kurang layak untuk dilakukan. Mereka menggunakan doktrin yang kuat tentang islam yang menyesatkan. Dalam sistem keuangan pun mereka mencari dana dengan meminta sumbangan dari berbagai macam orang, dengan jumlah yang sangat besar. Hal ini sangat berbeda jauh dengan cara kerja pemerintah Indonesia sendiri.

Munculnya kelompok-kelompok semacam ini tak lepas dari kurangnya kontrol dari pemerintah. Pemerintah terlalu sibuk dalam mengurusi masalah-masalah sepele yang hanya sebagai pengalihan isu. Gerakan-gerakan underground yang bisa menghancurkan pemerintahan sendiri tidak terlalu mereka pikirkan.

Selain munculnya NII, beberapa hari yang lalu bangsa ini dihebohkan dengan adanya aksi terorisme. Munculnya peledakan bom di gereja Kepunton Solo, sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Bom yang meledak ditempat ibadah tersebut, kembali menuliskan sebuah catatan penting bagi pemerintah.

Pengamanan di negara ini belum juga berjalan dengan baik, peran orang-orang militer pun belum mampu untuk memperlihatkan sebuah perubahan keamanan yang baik. Detasemen 88 (Densus 88), yang dibentuk oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI) belum mampu untuk mengatasi masalah terorisme yang ada di Indonesia, meskipun mereka dibentuk oleh orang-orang pilihan dari POLRI.

Hingga saat ini pemerintah pun belum bisa memperlihatkan tindakan nyata dalam pemberantasan terorisme yang ada di Indonesia ini. Kontrol dari pemerintah untuk melindungi rakyatnya bisa dikatakan belum sempurna. Atau lebih tepat bisa dikatakan gagal.

Tidak ada jaminan keamanan bagi bangsa sendiri, membuat kita sebagai masyarakat ragu dalam melakukan segala hal. Masyarakat dirundung rasa cemas dalam setiap hal. Keraguan masyarakat ini juga menimbulkan banyak spekulasi yang berbeda-beda. Namun, rata-rata masyarakat berspekulasi bahwa pemerintahan ini gagal dalam menjalankan tugasnya dalam bernegara. Masyarakat merasa tidak ada jaminan hidup untuk mereka.

Pemerintahan yang gagal ini, bukan hanya terlihat dari dua masalah diatas, tetapi jika kita kembali menengok ke belakang, banyak kasus-kasus yang hingga saat ini tidak terselesaikan. Hampir setiap wilayah di kepulauan Indonesia ini, masalah-masalah yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat tidak ada penyelesaiannya.

Adanya fenome-fenomena tersebut, masihkah Indonesia disebut sebagai negara demokrasi? Kebebasan dari rakyat, tetapi tidak memikirkan hak hidup rakyat. Sangat ironis melihat pemerintah yang seakan-akan hanya membiarkan masalah-masalah dalam masyarakat tidak terselesaikan dengan baik.

Reshuffel kabinet, adalah jalan terbaik untuk saat ini. Semua aspek pemerintah dilakukan reshuffel untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. Dalam reshuffel kabinet ini, sebaiknya bapak Presiden SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono) lebih memperhatikan kinerja serta kualitas sumber daya manusia, bukan hanya asal berkoalisi dengan partai. Kualitas dan kinerja yang baik serta sehat diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk Indonesia.