Mohon tunggu...
Emafitriyani
Emafitriyani Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Money

Sejalan dengan KPK, Dirut PGN Bangun Budaya Perangi Korupsi

24 November 2015   16:28 Diperbarui: 24 November 2015   16:28 47
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (kiri) bersama Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso (tengah) dan CEO Rumah Zakat Nur Effendi usai melakukan MoU tentang program tanggung jawab sosial dan lingkungan disela acara PGN Executive Leadership Forum yang bertema Memimpin Dengan Ketegasan di Jakarta, Selasa (24/9). sumber foto: ANTARA]

 

Sejak awal menjabat sebagai Dirut PGN, Hendi Prio Santoso komitmen membangun budaya anti korupsi di tubuh perusahaan gas itu. Hendi menekankan komitmennya itu untuk membabat habis mata rantai calo gas yang berkeliaran di sektor gas. Hal ini sejalan dengan cita-cita KPK dalam memerangi bahaya laten korupsi di instansi negara.

Perlawanan perang terhadap korupsi itu menurut pria yang lahir di Jakarta ini diwujudkan dalam Kode Etik Karyawan dan Kode Etik Pimpinan PGN. Dalam kedua kode etik tersebut, dibentuk sebuah komunikasi antara atasan dan bawahan yang baik agar terbentuk atmosfer kerja yang sehat. Yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran diri dari semua pihak dalam korporasinya bahwa korupsi adalah musuh bersama dan tak ada celah sedikit pun untuk mendekati garis itu.

"Korupsi tidak dibenarkan terjadi dan tidak dimungkinkan terjadi di PGN, melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta budaya perusahaan yang kuat," ungkap Hendi seperti dikutip okezone.com

Semangat zero tolerance corruption ala Hendi Prio Santoso ini sejalan dengan peta jalan atau road map KPK untuk memberantas mata rantai korupsi di Indonesia. Sedikt mengulas, lembaga anti rasuah itu membuat roadmap tentang arah, target, dan fokus, serta langkah-langkah sistematis untuk memberantas korupsi yang sudah sedemikian kompleks dan mengakar untuk tahun 2011-2023.

Hal ini dibenarkan oleh Abraham Samad yang kala itu masih memimpin KPK. Ia mengatakan, “secara garis besar ada beberapa hal penting dalam (road map) KPK, yakni national interest, yaitu yang menjadi kepentingan publik secara nasional, penanganan grand corruption, sistem integritas nasional, dan fraud control system," ungkap Abraham Samad, di kantor KPK Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (27/12/2012) seperti dilansir laman sindonews.com.

Upaya dari kedua lembaga ini patut diapresiasi dan didukung semua pihak untuk menciptakan korporasi yang bersih dari korupsi dan tak ada lagi penyelewangan swasembada gas untuk rakyat. Semoga saja PGN konsisten.

Sumber referensi:

Sindonews  Okezone  kpk.go.id

 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun