Dalam kasus memalukan yang baru-baru ini dilakukan Setya Novanto memang menjadi bola panas yang bergulir pada banyak pihak. Berdasarkan detik.com, dalam rekaman percakapan (yang diklaim) lengkap antara Setnov, Reza Chalid, dan Maroef Sjamsoeddin, nama Luhut disebut sebanyak 66 kali. Saya membayangkan kala Setnov, dkk membicarakan Luhut, kuping Luhut merah dan gatal sebab 66 kali disebut-sebut. Bukannya berang namanya disebut sebanyak itu, Luhut sebagai pejabat publik justru memilih sikap yang aneh. Apa saja?
Pertama, Luhut memilih diam. Ketika tersandung masalah korupsi atau tindak kriminal lainnya, para pejabat kita dengan mudahnya mengatakan dirinya difitnah atau dizholomi lantas mengajukan aduan sebagai pencemaran nama baik ke polisi. Hal berbeda justru ditunjukkan Luhut. Ia memilih diam dan tak melaporkan kasus pencatutan namanya.
Seperti dikutip detik.com , Setya selalu menyebut Reza adalah pengatur strategi, sedangkan kuncinya ada di tangan Setya sendiri dan Luhut. Setya berkisah pengalaman kerjasama dengan Luhut dalam meredakan ketegangan saat pemilihan Kapolri yang kita tahu Budi Gunawan sangat diinginkan Megawati. Hal ini menyebabkan seluruh fraksi DPR mendukung Budi Gunawan. Namun Jokowi pada waktu itu menolaknya. Ketegangan tersebut akhirnya ditengahi dengan menyerahkan posisi Budi Gunawan kepada Kapolri terpilih. Setya Novanto menyebut ia bersama Luhut merancang draf pernyataan presiden yang isinya 100% sama dengan yang disusun Luhut. Untuk meyakinkan Maroef, Novanto bilang pengalaman ini harus dipakai. Novanto bilang begini: "Maksudnya saya pengalaman itu. Jadi kita harus pakai akal. Kita harus pakai ini. Kuncinya, kan ada kuncinya. Kuncinya kan ada di Pak Luhut, ada saya. Nanti lempar-lemparan. Ada dia strateginya (mengarahkan pandangan ke Reza Chalid). Mereka akan menggocek rencana ini.
Luhut harusnya berhak marah pada Setnov karena dalam rekaman percakapan tersebut, dirinya disebut memegang kendali penting selain Setnov. Sikap Luhut ini berbeda dengan Jusuf Kalla yang merasa geram dan marah dengan pencatutan namanya dalam rekaman itu. Padahal, dalam konferensi pers yang dilakukan Luhut setibanya dari luar negeri, dengan tegas ia tak terlibat sedikit pun terkait rencana perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Bahkan dengan raut wajah tegas, ia mengatakan takkan pernah melacurkan profesionalitasnya sebagai pejabat negara.
Penegasan Luhut yang menyebut bahwa profesionalitas kerja dan sumpah jabatan di atas segala-galanya menunjukkan dirinya geram disebut-sebut dalam rekaman percakapan tersebut, tapi kenapa Luhut tak melaporkan pencemaran nama baik itu ke MKD? Kenapa Luhut masih diam? Apa yang ditunggunya?
Kedua, saat kasus pencatutan nama Jokowi-JK merebak pertama kali atas laporan Sudirman Said, ia malah mempertanyakan apa hak Menteri ESDM melaporkan kasus tersebut ke Mahkamah Dewan Kehormatan? Ia juga malah mengatakan laporan Sudirman belum mendapat restu dari Presiden Jokowi.
"Pencatutan nama sah-sah saja, suka suka dia. Pemerintah punya sikap jelas. Apa kamu bisa jamin orang lain tidak mencatut nama kita. Tanya menteri, Sudirman Said melaporkan ke MKD itu tanpa restu Presiden," tandas Luhut seperti dikutip liputan6.com.
Langkah Luhut yang bersebarangan ini justru malah memperkeruh keadaan. Sebagai eksekutif, Luhut seharusnya mendukung langkah Sudirman Said melaporkan tindakan penyelewangan wewenangan Setnov, terlepas dari motif di balik laporan Sudirman Said. Kontraproduktif Luhut menujukkan ada gap antara dirinya dan Sudirman Said.
Dua sikap Luhut yang kontra produktif ini jelas membuat publik bertanya-tanya ada skenario apa di balik semua ini? Kini, saya kira kuping Luhut semakin panas, memerah, bahkan gatal-gatal karena seluruh Indonesia membicarakan dia.
