Pemerintah Daerah DIY Ajak Netizen Berkolaborasi dalam Literasi Keistimewaan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali mengundang netizen untuk dialog santai di Komplek Kepatihan, Danurejan. Pertemuan pada Jumat (9/03/18) malam tadi dilaksanalan agak berbeda dengan agenda setahun lalu yang digelar pada Selasa (21/03/17) malam. Tahun lalu pertemuan antara Gubernur DIY dengan netizen berlangsung di Bangsal Kepatihan dengan jumlah undangan lebih dari 30 orang. Malam tadi, Gubernur hanya mengundang kurang lebih 25 netizen yang mewakili komunitas Masyarakat Digital Jogja (Masdjo), Genpi Jogja, Kompasianer jogja, Malamuseum, dan Karang Taruna DIY.

Bertempat di Balai Kenyo, acara Dialog Gubernur DIY dengan Netizen dengan tema "Kolaborasi Pemerintah Daerah Dengan Netizen dalam Literasi Keistimewaan" berlangsung santai dan akrab. 

Gubernur DIY didampingi oleh GKR Hayu dan Bapak Rony Primanto selaku Kepala Dinas Kominfo DIY di meja pembicara. Turut hadir Ibu Ratu Hemas, GKR Condrokirono, dan GKR Bendara serta SKPD. Balai Kenyo adalah ruang menjamu tamu-tamu gubernur DIY. Acara dimulai dengan santap malam bersama ala prasmanan.

Suasana Tanya Jawab di Bale Kenyo. Dok. Pribadi.

Pada pertemuan malam tadi, gubernur menekankan dua isu besar untuk didiskusikan bersama. Pertamatentang kebutuhan Pemda DIY akan tenaga operator ditiap SKPD untuk membantu memperlancar  laporan administrasi secara online dari Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Pusat. Beliau berharap ada beberapa netizen yang hadir untuk terlibat sebagai tenaga kontrak guna mendukung pelaporan pertanggungjawaban Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

"Karena untuk naik pangkat seorang PNS itu hanya satu kali naik pangkat dalam satu instansi. Pangkat kedua dan lainnya itu di institusi lain. Ndak mungkin dinas bisa konsisten. Nah pertemuan pada waktu lalu, kita sepakat memang harus merekrut orang luar yang berfungsi menjadi operator. PNS masalahnya tidak bisa konsisten di maintenance," ucap Sri Sultan HB X mengawali diskusi.

Kedua, Ngarsa Dalem berharap Masyarakat Jogja mampu menangkal isu negatif di media sosial. "Masayarakat sendiri punya kemampuan meredam isu yang menyangkut isu-isu yang saya utarakan tadi (toleran, intoleran, kebangsaan, dan ideologi). 

Pendapat netizen di sini bagaimana? Sehingga pemerintah, ya pemerintah ayo wae wong koe ngono. Aspek keyankinan, legitimasinya, aspek kepercayaan itu jadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau masyarakat mampu meredam sendiri itu lebih bagus," imbuh Ngarsa Dalem kemudian acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Berbagai pertanyaan mulai dari bandara baru, aksesibilitas layanan publik terhadap difabel, pariwisata, ketenagakerjaan, penguatan kapasitas cityzen, hingga literasi dan keterlibatan Dinas Kebudayaan dalam pelestarian benda cagar budaya menjadi hal-hal yang dibahas dalam pertemuan ini.

Satu usulan muncul dari Elzha wakil dari Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Jogja. Ia yang mengaku sebagai relawan, hidup di depan laptopdan gadget lebih menanggapi tentang meredam isu toleransi yang marak di media sosial. "Jogja sudah saatnya membentuk cyber troops. Banyak content creatordi Jogja. 

Jika mereka di rekrut dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk memproduksi konten positif kemudian kontennya disebarkan oleh teman-teman dari Masdjo yang memiliki follower ribuan dan juga teman-teman Karang Taruna yang ada di sini. Saya rasa Jogja bisa mengatasi isu intoleran," usul Elzha.

Elzha saat menyampaikan usulan mewakili GenPI Jogja, dok.Humas Pemda DIY

Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa, kreator konten ini bisa terdiri dari penulis, fotografer, dan videografer seperti yang ada di dalam komunitas GenPI Jogja. Birokrasi sebagai sumber rujukan untuk pembuatan konten toleransi, kebangsaa, dan keluhuran.