Tri Argo menutup keran air setelah menyempurnakan wudu. Tak berapa lama azan magrib terdengar dari musala. Senyum nampak menghiasi bibir lelaki paruh baya tersebut karena keran air mengalir dengan lancar. Sebelumnya air mati cukup sering, membuatnya terkendala untuk salat berjamaah tepat waktu. Warga Kecamatan Manyaran Kota Semarang yang juga aktif dalam kegiatan kerohanian ini merupakan salah satu penerima manfaat dari proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat.
Semarang -dahulu disebut sebagai Outdstat, little Netherland- menjadi salah satu kota pesisir yang terancam tenggelam. Merujuk penelitian Geophysical Research Letters, penurunan tanah di Semarang rata-rata sebesar 3,96 cm per tahun, berada di urutan ke-2 setelah Kota Tianjin di China.
Secara geografis, letak ibu kota provinsi Jawa Tengah ini memang berada di bawah permukaan laut. Banjir air pasang atau rob sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Perubahan iklim memperburuk kondisi peningkatan muka air laut yang cukup besar. Ancaman tenggelamnya Semarang juga akibat dari pengambilan  air tanah besar-besaran oleh industri maupun rumah tangga domestik.  Over ekstraksi air tanah terjadi karena PDAM selaku operator tidak mampu mencukupi demand masyarakat.
Proyek ini didanai melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan instalasi pengolahan air. Dukungan pembangunan dari kantong kas negara digunakan untuk pembangunan intake air baku dan jaringan distribusi utama.
Ditambah lagi dukungan APBD untuk jaringan distribusi hingga pelayanan. Proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini menjadi bukti bahwa ke depan reformasi keuangan harus melihat sisi risiko perubahan iklim dan investasi berbasis skema Environmental Social Governance (ESG).
Bayang-bayang keterlambatan sempat menghantui proyek pada saat pandemi. Beruntung para pembuat kebijakan berupaya cepat dan tepat membawa kestabilan ekonomi, sehingga risiko kegagalan proyek dapat dimitigasi dengan tanggap. Pemerintah menggunakan anggaran dengan efisien dan tepat sasaran yang berdampak pada meningkatnya lapangan pekerjaan dan manfaat infrastruktur dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
Di tengah penerimaan negara yang terbatas, Pemerintah tetap menjalankan rencana besar pembangunan infrastruktur prioritas. Kehadiran anggaran pemerintah melalui penerimaan pajak berperan sebagai katalis dalam infrastruktur, utamanya infrastruktur air minum.
Rilis data Kementerian Keuangan menunjukkan belanja negara melonjak dari sebelumnya Rp 2.595,5 triliun menjadi Rp 3.096,2 triliun pada 2022. Sejak awal pandemi, APBN telah berperan sebagai shock absorber dengan menjaga belanja prioritas yakni penguatan produktivitas dan pondasi ekonomi nasional. Siasat counter cyclical ini bertujuan akselerasi pemulihan ekonomi dan menjadi salah satu strategi paling efektif diantara negara G20 dan ASEAN.
Upaya pemerintah dalam optimalisasi pendapatan ditempuh salah satunya melalui reformasi perpajakan. Sayangnya kasus pejabat pajak yang flexing kembali menjadi noktah dalam reformasi perpajakan. Tagar boikot pajak bahkan sempat trending di pemberitaan dan lini masa media sosial. Kementerian yang dinahkodai Ibu Sri Mulyani ini memiliki PR besar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak.
Pembenahan institusi harus terus digeber untuk perkuatan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik menjadi faktor kunci untuk menggenjot penerimaan pajak.
