Era Sriwijaya dan Majapahit Telah Lama Berlalu

Kita saat ini tidak berada di zaman Sriwijaya ataupun zaman Majapahit, karena kita sedang berada di era transformasi di abad 21. Banyak hal yang perlu kita sikapi sebagai bangsa di zaman globalisasi ini.

Demokrasi adalah sarana transformasi untuk merubah budaya politik bangsa kita. Dalam demokrasi kita mestinya peran politik sesama anak bangsa betul-betul hanya dipandang sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan sementara selama lima tahunan lewat pemilu untuk meneruskan kepemimpinan yang habis masa jabatannya, artinya kompetisi politik kekuasaan tersebut jangan sampai diartikan untuk jangka waktu yang lama dan mendramatisirnya seolah-olah seperti zaman dahulu ketika perebutan kekuasaan di zaman Sriwijaya ataupun di zaman Majapahit. Atau yang lebih parah lagi dengan mengkait-kaitkannya dengan isyu ideologi, padahal kompetisi tersebut hanya kompetisi biasa saja.

Kita harus keluar dari pemikiran-pemikiran zaman baheulak tersebut dan melakukan lompatan-lompatan pemikiran untuk bangsa kita. Kita tentu tidak mau terbelenggu oleh sejarah yang membuat kita seperti terhipnotis suasana sehingga seperti tidak berkeinginan keluar dari stereotype tersebut dan berubah kepada suasana yang lebih maju, apalagi dizaman keterbukaan dengan dunia luar atau globalisasi sekarang ini. Transformasi budaya harus terjadi di bangsa kita, jangan giring rakyat pada kemunduran dengan menutupinya dengan stereotype dan drama-drama yang membuat seolah-olah atau seakan-akan bla bla bla. Rakyat harus diajak dan dibuka pikirannya untuk melihat masa depan yang lebih baik sehingga tidak terkungkung oleh peran politik semacam itu. Sesungguhnya pesaing kita bukan bangsa kita sendiri, melainkan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih dulu maju meninggalkan kita dalam berbagai kemajuan yang sudah dicapainya.

Kita ingin melihat Indonesia yang sudah terlepas dari cerita-cerita masa lalu, kecuali untuk membesarkan kita sebagai bangsa, karena kita tidak dibawah pengaruh apapun kecuali demokrasi yang kita punya dan terus kita bangun. Sarana demokrasi inilah yang kita harapkan akan dapat merubah keadaan dan mentransformasi budaya bangsa kita pada peradaban maju. Rakyat dan generasi kita jangan dininabobokkan dengan sesuatu yang terjadi dimasa lalu, karena yang harus kita pikirkan dan hadapi adalah masa depan dan bagaimana membangun masa depan tersebut agar menghasilkan sesuatu yang membanggakan kita bersama dan menguntungkan bagi bangsa kita.

Pemikiran-pemikiran kuno tersebut sudah harus dikebelakangkan dan yang harus kita kedepankan lompatan-lompatan pemikiran jauh kedepan untuk suatu visi bersama, karena kita tidak ingin berada dalam visi yang sempit, visi kita harus lebih terbuka dan luas. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas tertuang tentang bagaimana seharusnya posisi bangsa dan negara kita di dunia. Berangkat dari posisi inilah seharusnya kita dalam melihat diri bangsa kita sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan konstitusi negara kita tersebut, namun bukan berarti hanya sebatas ikut menjaga ketertiban dunia saja, melainkan juga punya peran selain daripada hal itu, seperti dalam hal ekonomi dan sebagainya, kita harus ikut menjadi pihak yang menentukan dan bukan pihak yang ditentukan. Akan tetapi bagaimana mungkin bila kita hanya berkutat dengan masalah yang itu-itu saja seperti misalnya dalam hal politik kekuasaan dan ketidakpuasan-ketidakpuasan dalam hal politik yang selalu terulang dari waktu ke waktu tanpa adanya perubahan dan kedewasaan.

Oleh karena itu kita harus memandang proses politik dalam demokrasi di negara kita sebagai kegiatan pragmatis semata untuk pergantian kekuasaan yang sementara saja, tanpa harus melebih-lebihkan dan mendramatisir seperti sesuatu yang menentukan hidup matinya rakyat. Karena terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga kita tidak harus begitu tersita untuk urusan-urusan politik yang berkepanjangan. Kegiatan politik harus dikemas dan dipandang sebagai kegiatan biasa yang tidak perlu begitu menyita perhatian, karena segala sesuatunya sudah diproses oleh sistem yang telah baku yang kita percayai. Peran mediapun diharapkan juga harus bisa membawa keterbukaan pikiran rakyat untuk tidak lebih menarik perhatian kepada persoalan-persoalan politik seperti itu, karena masih banyak persoalan-persoalan yang lebih menyentuh dan mendasar untuk menjadi perhatian publik.

Persoalan politik kekuasaan itu sudah ada alur mekanisme sistem yang tidak bisa dan tidak boleh dipolitisir lagi. Sistem dan hukum yang ada di negara kita sudah mengatur dengan baik segala sesuatunya terhadap persoalan-persoalan yang ada. Kalau memang ada ketidaksempurnaan, berarti harus ada perbaikan untuk kedepannya, namun sistem dan hukum yang sudah ada tersebut tidak boleh dipandang menyalahi karena itulah sistem dan hukum yang ada yang menjadi landasan dan dasar kebijaksanaan yang mau tidak mau harus kita hargai.

Oleh karena itu persoalan politik kekuasaan ini harus bisa kita pilah dan kita tata kembali dan meletakkannya pada posisi yang tidak berada diatas, melainkan posisi sewajarnya. Karena melihat persoalan bangsa kita sejak dulu hingga kini masih saja persoalan politik kekuasaan ini menjadi semacam sandungan dan gonjang ganjing bagi bangsa dan negara kita untuk bergerak lebih maju. Andai saja sejak dulu bangsa kita tidak terjerat oleh persoalan-persoalan politik sesama anak bangsa, tentunya perkembangan kemajuan bangsa dan negara kita jauh melesat berada diatas bangsa-bangsa lain yang sebaya.

Oleh karena itu kita harus bisa memandang bahwa peristiwa-peristiwa politik yang ada dewasa ini adalah sesuatu hal yang biasa, karena peristiwa politik yang tidak biasa sudah kita lewati dan kita tinggalkan ketika peralihan dari era orde baru yang berkuasa lebih dari tigapuluh tahun ke era reformasi pada tahun 1998. Setelah itu kita sudah berada di alam demokrasi dan persoalan-persoalan politik yang ada bukan lagi sesuatu yang perlu dianggap krusial, karena kita sudah membatasi setiap kekuasaan hanya untuk lima tahun dan bukan untuk selamanya, hidup matinya rakyat tidak ditentukan oleh kepemimpinan lima tahunan dan pasti kepemimpinan yang terpilih tidak akan menyengsarakan rakyat, lagipun tidak ada partai terlarang yang ikut sebagai peserta pemilu. Oleh karenanya siapapun yang terpilih pastilah yang terbaik dan tidak mungkin akan menyengsarakan rakyat.

Perubahan sistem memang harus dilakukan, kegiatan politik di partai harus dibuat sebagai sesuatu yang tidak menarik. Partai harus dikondisikan bukan sebagai tempat mencari dan menggantungkan penghidupan. Partai harus dianggap hanya sarana musiman bila musim pemilihan tiba. Oleh karena itu peran politik partai di negara kita harus berada pada posisi yang tepat. Peran partai politik tidak perlu terlalu luas hingga sampai mengusai daerah-daerah sehingga kursi parlemen di daerah dan juga kepala daerah diisi oleh orang-orang partai. Untuk konteks daerah, parlemen daerah dan kepala daerahnya biarlah diisi oleh orang-orang non partai. Dengan begitu parlemen daerah dan kepala daerah tidak ada kaitannya dengan partai, sehingga tidak terlalu banyak masalah yang timbul dan partai bukan lagi menjadi sesuatu yang menarik kecuali bagi orang-orang yang betul-betul punya bakat sebagai politisi guna berkiprah di negara ini. Selama ini partai menjadi semacam primadona sehingga banyak orang yang menggantungkan hidupnya di partai dan banyak mendirikan partai. Partai seperti yang menentukan hidup mati kelompok dan golongannya, dan praktis daerah-daerah menjadi semacam lahan kaplingan kepentingan partai oleh karenanya mereka seperti mati-matian membela kepentingannya walaupun kadang dalam hal yang tidak semestinya.

Dan bila kita melihat dari sisi yang lain, memang bukan sedikit resources yang bisa dikuasai partai didaerah-daerah dari berbagai kepentingan partai oleh karena pola kepartaian kita seperti ini. Pantas saja para elit dan gabungan orang-orang kaya di negara kita selalu berkeinginan untuk mendirikan partai karena adanya resources yang luas tersebut yang implikasinya akan menguntungkan bagi para elitnya maupun orang-orang yang tergabung kedalam partainya. Padahal kita tahu partai-partai yang ada sudah begitu banyak dan ideologi serta platform yang diusung juga tidak jauh berbeda. Seharusnya dengan pemilihan secara langsung, maka jumlah partai semakin sedikit karena peran partai menjadi tidak begitu signifikan, sebab partai hanya menjadi semacam media salur calon-calon pemimpin saja dan kenyataannya rakyat dalam memilih hanya cenderung melihat figur tokoh.

Maka nyatalah oleh kita bahwa keberadaan partai-partai kita yang banyak itu punya tujuan lain yakni salah satunya untuk memperebutkan resources yang luas tersebut karena didaerah juga ada orang-orang partai yang berada di parlemen dan juga sebagai kepala daerahnya, yang diharapkan akan bisamemberi kemudahan dan fasilitas bagi partai dalam berbagai hal. Inilah persoalan yang bisa kita tangkap dari sisi lain, sehingga kita sebagai rakyat hanya semacam obyek untuk pemenuhan kepentingan para elit dan orang-orang partai.

Oleh karena itu kita sangat berkepentingan untuk membatasi ruang gerak partai hanya sebatas kepentingan nasional saja dalam rangka untuk pemenangan pemilu nasional. Dan bila suatu partai menang di suatu daerah, maka daerah tersebut tidak berarti punya ikatan apa-apa dengan partai pemenang, kecuali hanya sebatas hal perolehan suara saja. Dan partai tersebut tidak berarti punya pengaruh kekuasan pula terhadap daerah begitu juga dengan pemerintahan di daerah, karena kepala daerah dan para anggota parlemen daerah tidak dipilih berasal dari anggota partai, sehingga hubungan partai dengan pemerintahan daerah betul-betul putus,

Dengan begitu partai bukan lagi menjadi sesuatu yang menarik dan orang tidak banyak lagi yang menggantungkan hidupnya di partai, karena partai sudah berada pada posisi sejatinya. Dengan demikian jumlah partai otomatis tidak akan banyak dan tidak ada lagi para elit dan orang-orang kaya yang berkeinginan mendirikan partai. Partai dengan sendirinya akan terisi oleh orang-orang yang kompeten dan berbakat. Mungkin dengan cara seperti ini gunjang-ganjing perpolitikan di negara kita bisa teratasi dan pola atau model demokrasi kita berada dalam kondisi yang mapan, sehingga fokus dan energi bangsa kita tidak banyak terserap kedalam urusan-urusan politik dan lebih kepada soal pembangunan yang sesungguhnya, apakah persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan infrastruktur dan persoalan lainnya yang murni semata-mata persoalan pembangunan.