Teori normatif media adalah konsep penting dalam studi komunikasi massa yang menggambarkan bagaimana seharusnya media beroperasi dalam masyarakat. Teori ini menyediakan kerangka ideal mengenai peran dan tanggung jawab media dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Siebert et al. (1956) mengidentifikasi empat model utama: model otoriter, model libertarian, model tanggung jawab sosial, dan model soviet.Â
Model otoriter menekankan kontrol pemerintah yang ketat, sementara model libertarian mendukung kebebasan pers hampir tanpa batas. Model tanggung jawab sosial mengakui kebebasan pers tetapi juga menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat. Model soviet memandang media sebagai alat propaganda negara. Dalam konteks demokrasi modern, teori ini sering dihubungkan dengan peran media sebagai pengawas dan penyedia informasi yang objektif.
Sejak Reformasi 1998, media massa di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan. Dari sudut pandang teori normatif, media Indonesia berkembang dari model otoriter menuju model yang lebih libertarian dan bertanggung jawab sosial. Nugroho et al. (2012) mencatat liberalisasi yang cepat, dengan munculnya banyak outlet media baru dan berkurangnya kontrol pemerintah. Namun, di sisi lain juga menunjukkan bahwa liberalisasi ini tidak selalu meningkatkan kualitas jurnalisme.
Ida (2011) berpendapat bahwa banyak media di Indonesia lebih mengutamakan keuntungan komersial daripada tanggung jawab sosial, yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas informasi yang disajikan kepada publik. Ketergantungan pada pendapatan iklan sering kali membuat media lebih fokus pada sensasionalisme, yang berisiko mengabaikan isu-isu krusial.Â
Lim (2011) berpendapat bahwa meskipun kebebasan pers di Indonesia telah meningkat secara signifikan, media masih menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan peran normatifnya. Ia menggarisbawahi masalah kepemilikan media dan intervensi kepentingan bisnis yang sering kali mengancam independensi editorial. Afiliasi politik pemilik media dapat mempengaruhi konten dan sudut pandang berita, yang berpotensi mengurangi objektivitas dan fungsi media sebagai forum publik yang netral. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, faktor-faktor eksternal masih mempengaruhi kualitas dan integritas jurnalisme.
Namun, perkembangan media digital dan jurnalisme warga memberikan peluang bagi partisipasi publik dalam wacana demokratis. Lim (2013) menyoroti bagaimana media sosial dan platform online memberikan ruang bagi suara-suara alternatif untuk muncul, memperluas ruang publik dan meningkatkan potensi media dalam menjalankan peran normatifnya dalam demokrasi Indonesia. Dengan kemudahan akses informasi, masyarakat kini dapat berpartisipasi lebih aktif dalam diskusi dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Kesimpulannya, meskipun media massa di Indonesia berusaha menjalankan peran normatifnya, tantangan seperti seperti konsentrasi kepemilikan, tekanan komersial, dan afiliasi politik tetap menjadi hambatan signifikan. Upaya berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan media Indonesia dapat memenuhi peran normatifnya dalam memperkuat demokrasi.
Referensi:
Ida, R. (2010). Reorganisation of media power in post-authoritarian Indonesia: Ownership, power and influence of local media entrepreneurs. In Politics and the Media in Twenty-First Century Indonesia: Decade of Democracy (pp. 13-25). Taylor and Francis.
Lim, M. (2011). @crossroads: Democratization and Corporatization of Media in Indonesia. Participatory Lab & Ford Foundation.
Lim, M. (2013). Many clicks but little sticks: Social media activism in Indonesia. Journal of Contemporary Asia, 43(4), 636--657. http://dx.doi.org/10.1080/00472336.2013.769386
