Penanganan Kemiskinan, Upaya yang Memerlukan Kesungguhan Berdasarkan Karakteristik Kemiskinan Wilayah

Dilihat bagaimana kondisi kemiskinan, bagaimana kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di wilayah itu. Kemudian dilihat juga akar permasalahannya apa. 

Barulah dicari arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan. Apa program dan kegiatan yang harus dilakukan. Termasuk di lokasi mana akan dilakukan, siapa sasaran program/kegiatan dan lain sebagainya.

Berikut ini Beberapa Ketidaktepatan Penanganan Kemiskinan yang biasanya sering terjadi:

1. Ketidaktepatan melihat karakteristik Kemiskinan. Seperti yang saya bilang di awal, sangat penting melihat karateristik kemiskinan di wilayah masing-masing. Jika Kemiskinan adalah sebab (hulu), maka penanganannya berbeda dengan kemiskinan yang merupakan akibat (hilir). 
2. Ketidak Tepatan Melihat Akar Permasalahan. Ketidaktepatan melihat akar permasalahan akan membuat ketidaktepatan kebijakan, strategi serta program dan kegiatan yang dilakukan. Ibarat kata, sakit X diberi obat untuk penyakit Y maka tidak akan sembuh. 
3. Ketidaktepatan melihat lokasi dan Sasaran. Lokasi penanganan kemiskinan yang tidak tepat, tidak didasarkan pendalaman yang memadai akan mengakibatkan kemubaziran. Sama halnya wilayah sakit di kecamatan X, tapi yang diberi obat adalah Kecamatan Y. Demikian pula ketidaktepatan sasaran. Jika di Kecamatan X yang sakit adalah si Badu, si Benu dan si Budi, kenapa yang diberi obat si Bunga, Sariyem dan Tohari ? Kan gak klop dan tidak menjawab masalah. Kira-kira begitu.
4. Tidak Cukup Hanya Menetapkan Target padahal Program dan Kegiatan yang dilakukan Lemah dan memiliki dampak yang rendah juga daya ungkit rendah terhadap penurunan kemiskinan. Sama halnya seperti berkata, pokoknya saya harus menang pada tahun ini padahal usaha kita belum maksimal bahkan ngaco. Kira-kira seperti itu.

Lalu apa yang harus dilakukan tim pengambil kebijakan dan perencana pembangunan terhadap kemiskinan di wilayahnya ? Berikut hal-hal yang harus dilakukan pemerintah dalam melakukan percepatan penurunan kemiskinan.

1. Jangan panik melihat data/angka kemiskinan tapi cermati ada apa dibalik angka tersebut. Cermati apakah dia kondisi hulu atau hilir. Cermati karakteristik dan akar permasalahan kemiskinan tersebut. Data itu penting karena menggambarkan prosentase orang miskin di wilayah kita. Tetapi, hal yang lebih penting adalah apa upaya yang kita lakukan membenahi ketidaktepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kita. Bisa jadi usaha sungguh-sungguh yang kita lakukan baru membuahkan hasil signifikan pada periode kepemimpinan berikutnya, tapi paling tidak upaya kita bermanfaat bagi bangsa ini dan jadi amal ibadah sepanjang hidup kita.  
2. Jangan latah, terburu-buru membuat target tanpa tahu karakteristik kemiskinan di wilayah kita, tanpa tahu akar permasalahan, tanpa diiringi  program terobosan yang tepat dan dibutuhkan. Ini sama saja menjebak diri kita sendiri. Karena target (tanpa effort sungguh-sungguh) tersebut dijamin tidak akan tercapai dan akan membuat rapor merah pada saat evaluasi pencapaian program kemiskinan pada Tahun X. 
3. Jangan juga latah dan naif, mengejar peta sample kemiskinan. Sekalipun kita tetapkan bahwa sasaran kemiskinan kita adalah orang miskin yang ada di kelurahan/desa miskin yang jelas siapa orangnya berdasarkan data PPLS  Tahun 2015 yang sudah dimutakhirkan yang kita sebut sasaran By name by Address kalau program/kegiatannya bussiness as usual, sama seperti kegiatan beberapa dekade sebelumnya yang belum tentu tepat dan dibutuhkan sasaran (orang miskin di wilayah tersebut), ya sama saja mubazir.  
4. Penanganan kemiskinan itu butuh pendalaman seksama. Harus tahu apakah dia hulu atau hilir. Harus tahu akar permasalahan supaya tau stategi dan program kegiatan yang tepat. Penanganan sasaran kemiskinan juga tidak bisa disamaratakan. Mereka yang jauh di bawah garis kemiskinan, kedalaman kemiskinannya tinggi membutuhkan upaya lebih keras untuk mengangkat dan mengeluarkanya dari kemiskinan dibandingkan mereka yang kedalaman kemiskinannya lebih rendah. Mereka yang keparahan kemiskinannnya lebih besar membutuhkan upaya lebih keras dibandingkan mereka yang keparahan kemiskinannya lebih rendah.  

Langkah-langkah di atas berlaku untuk semua level Pemerintahan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Sebab Pusat adalah koordinator semua Program Pembangunan di Indonesia. 

Pusat tidak langsung menangani  wilayah tetapi angka pusat adalah angka akumulasi seluruh provinsi. Sama halnya, provinsi tidak langsung menangani  wilayah kabupaten/kota tetapi angka provinsi adalah akumulasi wilayah kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. 

Pemerintah pusat telah menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dipimpin oleh Wakil Presiden.  Tim ini juga dibentuk di semua provinsi dengan ketua Wakil Gubernur. 

Tim juga terdapat di kabupaten/kota dengan ketua Wakil Bupati/Walikota. Sudah lengkap sebenarnya, tinggal tinggal keaktifan tim ini yang harus kuat, sinergis dan membuat langkah percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karateristik di wilayah masing-masing.

Melihat karakteristik Kemiskinan di wilayah masing-masing sangat penting. Sebagai contoh, saya tampilkan hasil pendalaman karakteristik Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan oleh Tim TKPD Sumatera Selatan. 

Provinsi Sumatera Selatan dilihat  dari penduduk dengan status kesejahteraan 40 % terendah menurut sektor pekerjaan, maka mayoritas penduduk bekerja di sektor primer (Perkebunan dan pertanian) hampir di seluruh 17 kabupaten/kota. 

Meskipun rata-rata berkerja di sektor perkebunan tetapi mereka hanya sebagai buruh kasar atau petani pengggarap. Pada wilayah  perdesaan, komoditas unggulan yang sangat mempengaruhi kesejahteraan penduduk adalah Karet.