WHAT
Kebijakan kriminal adalah komponen vital dalam setiap sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku individu agar sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbincangan tentang kebijakan kriminal sering kali meliputi berbagai dimensi, seperti pencegahan, pengendalian, dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam teori kebijakan kriminal adalah G. Peter Hoefnagels. Pemikirannya memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap kebijakan kriminal, dengan fokus pada pentingnya menanggapi dinamika sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Di Indonesia, penerapan pandangan ini sangat relevan untuk menghadapi tantangan hukum dan sosial yang semakin kompleks, baik di ruang publik maupun dalam sistem peradilan.
Menurut Hoefnagels, kebijakan kriminal lebih dari sekadar tindakan hukuman terhadap pelaku kejahatan; ia merupakan pendekatan menyeluruh yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat akan keamanan dan hak individu untuk memperoleh perlakuan yang adil. Hoefnagels berpendapat bahwa kebijakan kriminal seharusnya mencakup pencegahan, pengendalian, dan rehabilitasi. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mengurangi tingkat kejahatan serta memastikan bahwa sistem hukum beroperasi secara adil dan efektif.
Dalam hal pencegahan, Hoefnagels mengungkapkan bahwa ini tidak hanya berkaitan dengan pengawasan atau pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup upaya struktural dan preventif yang dilakukan oleh masyarakat dan negara. Hoefnagels menekankan pentingnya perubahan sosial sebagai bagian dari strategi pencegahan. Langkah-langkah ini meliputi penyuluhan, edukasi publik, serta kebijakan sosial yang dapat mengurangi faktor-faktor yang memicu seseorang untuk melakukan kejahatan.
Bagi Hoefnagels, pengendalian kejahatan melibatkan penegakan hukum yang tegas namun tetap adil. Penegakan hukum ini harus mempertimbangkan konteks sosial dan situasi yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kriminal. Hoefnagels berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan harus sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan tersebut dan dapat mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman.
Lebih lanjut, rehabilitasi pelaku kejahatan merupakan elemen penting dalam kebijakan kriminal menurut Hoefnagels. Sebagai bagian dari sistem yang mengutamakan keadilan restoratif, rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan pelaku kejahatan dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan cara yang produktif dan konstruktif. Hoefnagels menyarankan agar program rehabilitasi tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga mencakup pembinaan mental, sosial, dan keterampilan yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk berkontribusi kembali pada masyarakat.
Hoefnagels dalam karyanya banyak membahas mengenai kebijakan kriminal dalam konteks yang luas, menggabungkan teori hukum, sosiologi, dan filosofi. Dalam pandangannya, kebijakan kriminal (criminal policy) adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan pendekatan hukum yang terstruktur, sistematis, dan responsif terhadap dinamika sosial. Hoefnagels menyatakan bahwa kebijakan kriminal bukan hanya sekadar aturan atau hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan, melainkan sebuah sistem yang mencakup pencegahan, pengendalian, serta rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan, sekaligus perlindungan terhadap masyarakat.
WHY
Penerapan kebijakan kriminal yang efektif di Indonesia sangat penting mengingat kompleksitas dinamika sosial dan politik yang ada di negara ini. Indonesia adalah negara yang sangat heterogen, dengan lebih dari 17.000 pulau dan ribuan kelompok etnis dan agama. Keberagaman ini, meskipun merupakan aset budaya, juga menimbulkan tantangan besar dalam penegakan hukum dan penyelesaian masalah sosial. Kejahatan yang terjadi di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat beragam, sehingga kebijakan kriminal yang diterapkan harus mempertimbangkan konteks tersebut.
