Setiap negara tentu menghendaki pembangunan lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan−bukan sekadar formalitas. Pembangunan berkelanjutan menjadi isu penting yang didiskusikan dalam agenda kebijakan di banyak negara, salah satunya yang terjadi di Belanda. Pemerintah Belanda menganggap bahwa pendekatan Pendidikan Lingkungan (Environtmental Education/EE) dan Pembelajaran untuk Pembangunan Berkelanjutan (Learning for Sustainable Development/LSD) merupakan instrumen kebijakan yang cukup komunikatif untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan di masyarakat.
Untuk itu, Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP) menguji efektivitasnya. Hasilnya, mereka mempertanyakan beberapa aspek dari EE, antara lain; 1) kontribusi pendidikan terhadap keberlanjutan yang konkret di masyarakat, 2) cara agar pembuat kebijakan EE dapat menjadi lebih kompeten dan efektif dalam menggerakkan masyarakat, dan 3) peran pengetahuan itu sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya apabila kita mengenal lebih dulu masing-masing pendekatan.
Mengenal Berbagai Perspektif Pendidikan Lingkungan: Instrumental, Emansipatoris, dan Gabungan Keduanya
Instrumental di sini perlu dipahami sebagai langkah untuk mengubah perilaku masyarakat, dengan tujuan memberi pertolongan terhadap lingkungan. Pendidikan instrumental berambisi ingin membentuk perilaku yang mana tujuan tersebut sudah diketahui, bahkan disepakati, dan telah dirancang sedemikian rupa. Pendekatan instrumental EE dimulai dengan merumuskan perilaku yang seharusnya (baca: baik). Masyarakat sebagai target sasaran dipandang sebagai obyek pasif, sehingga aktivitas komunikasi sekecil apapun akan berdampak padanya. Meskipun begitu, keberhasilan perubahan perilaku tergantung pada bagaimana pra-analisis seseorang terhadap isu dan kondisi-kondisi yang melingkupinya, seperti kesadaran akan masalah, evaluasi kognitif, respon afektif, norma sosial yang dibawanya, kontrol diri, dan lain sebagainya.
Pendidikan dan strategi komunikasi untuk perubahan perilaku warga terhadap lingkungan didukung di banyak negara melalui bentuk-bentuk, seperti kampanye, Iklan Layanan Masyarakat, pelabelan dan sertifikasi lingkungan, serta program pendidikan lingkungan dan kegiatan lain yang dapat ‘memanggil’ perubahan perilaku (Wals & Eijff, 2008, hal. 56). Para pendukung pendekatan instrumental terus menerus mencari hasil perubahan perilaku yang terukur, hingga akhirnya dapat memicu aksi terhadap lingkungan yang semakin efektif.
Meskipun begitu, penerapan pendekatan instrumental pada pendidikan lingkungan juga menuai kritik. Kritik berkutat pada argumen bahwa penggunaan pendidikan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat pada kondisi pra-perubahan dan arah yang dirancang sedemikian rupa oleh para ahli merupakan bentuk manipulasi dan indoktrinasi pada pendidikan. Namun, para pendukung pendekatan ini membela diri bahwa segala cara adalah sah karena masalah lingkungan menyangkut masa depan bumi. Di Belanda, kelompok pendukung bergerak dari mereka yang bekerja dalam ranah pertanian, penggunaan lahan, konservasi alam, keamanan pangan, dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok kritikus muncul dari Kementerian Pendidikan.
Selanjutnya, pendekatan emansipatoris berbeda dari pendekatan instrumental, pendekatan ini mencoba untuk melibatkan warga dalam dialog aktif untuk membangun tujuan yang dimiliki, makna bersama, aksi dari rencana pribadi untuk melakukan perubahan mereka sendiri dengan mempertimbangkan harapan pemerintah terhadap masyarakatnya, akhirnya, berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan secara menyeluruh (Wals & Jickling, 2002 dalam Wals & Eijff, 2008, hal. 57). Perbedaannya jelas terlihat, pendekatan ini tidak menciptakan suatu tujuan khusus terlebih dahulu. Proses belajar sosial dilakukan dengan metode partisipatif yang memungkinkan setiap individu secara aktif mencari perbaikan situasi.
The Dutch Memorandum on Learning for Sustainable Development (dalam Wals & Eijff, 2008, hal. 57) secara khusus mengidentifikasi pembelajaran sosial sebagai kunci titik fokus. Dalam memorandum itu dinyatakan bahwa “pengaturan belajar” perlu didukung oleh para pemangku kepentingan, warga, dan organisasi yang dikumpulkan bersama dalam situasi konkret, dan dirangsang untuk terlibat satu sama lain dalam proses pembelajaran kolektif. Artinya, pendekatan ini menekankan pada pengembangan kapasitas, lembaga, dan mendukung tersedianya ruang yang memungkinkan terjadinya aktivitas pembelajaran sosial. Pendekatan ini biasanya digunakan pada masalah yang belum diketahui solusi pemecahannya sama sekali.
Para pendukung pendekatan emansipatoris berpendapat bahwa jatuhnya, pendekatan ini layaknya pendekatan pemecahan masalah. Padahal, transisi menuju dunia yang lebih berkelanjutan membutuhkan upaya yang lebih dari sekadar mengelola dan memecahkan masalah, melainkan sampai pada pemikiran yang lebih sistemik dan refleksif hingga mampu bertindak dengan kesadaran bahwa bumi akan berubah, penuh dengan ketidakpastian. Sedangkan kritik terhadap pendekatan ini menyoal mengenai masyarakat yang sudah cerdas dan paham mengenai mana yang berkelanjutan dan mana yang tidak sehingga pemecahan masalah dirasa kurang mendalam.
Selanjutnya adalah gabungan edukasi lingkungan, komunikasi, dan partisipasi. Sosiolog lingkungan Belanda Gert Spaargaren (dalam Wals & Eijff, 2008, hal. 58) membuat sebuah model yang menghubungkan orientasi aktor dan orientasi pendekatan pemenuhan struktur. Spaargaren melakukannya dengan menempatkan praktik-praktik sosial sebagai pusat di mana lembaga masyarakat dimediasi oleh gaya hidup untuk dapat berinteraksi dengan struktur yang ada. Masyarakat membutuhkan kebutuhan hidup dan struktur pemerintahan menyediakan sistem berupa syarat dan ketentuan.
Gaya hidup yang dimaksud di sini menyangkut penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi yang mendekatkan keduanya, juga kebutuhan sandang, pangan, papan, piknik, olahraga, dan lain sebagainya. Interaksi antara lembaga dan struktur tersebut yang Spaargaren sebut sebagai praktik sosial. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif masyarakat terhadap pemerintahan. Meskipun begitu, keputusan tetap berada di tangan pemerintah selaku pemegang otoritas.
