Pepatah kuno,"Â Karena nila setitik, rusak susu sebelanga", sepertinya tepat menggambarkan hancurnya reputasi Jokowi di mata masyarakat Papua karena mengangkat Bahlil Lahdahlia yang mengaku diri sebagai orang Papua, nyatanya bukan.
Menjelang pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju dan lebih lagi pasca pelantikan, banyak pertanyaan dan komentar yang muncul: Orang Papua tidak ada ya? Orang Papua tidak ada di kabinet Jokowi.
Komentar dan pertanyaan yang wajar karena mengingat janji Jokowi yang akan mengangkat putra Papua di kabinetnya. Terakhir, Jokowi saat menerima perwakilan siswa SD Kabupaten Jayapura dan Asmat Provinsi Papua di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (11/10/2019), Jokowi pastikan ada orang Papua yang masuk kabinet.
Memantik Sentimen Negatif
Absennya orang Papua di kabinet sesuai janji Jokowi dimaksud memantik reaksi orang asli Papua. Â Presiden Jokowi dinilai berbohong. Namun, Jokowi bergeming. "Pak Bahlil itu, kan, dari Papua," katanya.
Presiden Jokowi tidak salah. Bahlil memang diketahui berasal dari Fakfak. Bahlil sendiri pun mengakui hal itu. Dalam wawancara dengan awak media usai dipanggil Presiden Jokowi (23/10/2019), Bahlil menjelaskan:"Kalau dipertanyakan saya dari mana, saya dari Fakfak, Papua Barat. Saya lahir di Maluku, tapi ayah saya dari sana (Fakfak)" kata Bahlil di Istana, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). Bahlil ditanya soal perwakilan Papua di Kabinet Jokowi.
Pengakuan Bahlil ini menuai amarah. Koordinator Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Provinsi Papua Barat, Vinsen Kocu menantang sumpah adat terkait pengakuan Bahlil tersebut. Â "Saya menantang Saudara Bahlil untuk sumpah adat terkait keterangannya yang menyatakan bahwa ayahnya orang Fakfak, Papua Barat." (www.thepasificnews.com/daerah/koordinator-aliansi-relawan-jokowi-papua-barat-tantang-bahlil-sumpah-adat/).
Tokoh Papua lainnya angkat suara. Ketua Umum Gerakan Cinta NKRI, Hendrik Yance Udam meradang: "Kalau dia maju jadi menteri atau Kepala BKPM, silahkan, tapi jangan pakai nama Papua, sehingga tidak menutup ruang bagi Orang Asli Papua (OAP) menjadi menteri."
Yance mendesak Presiden Jokowi harus segera mengambil langkah-langkah politik untuk menjaga kebatinan OAP yang terluka. Apalagi, Presiden sudah menyatakan akan ada menteri dari Papua.
"Alangkah eloknya kalau dalam kabinet Jokowi ada anak Asli Papua yang hitam kulitnya dan keriting rambutnya yang menjadi menteri.
Sehingga nampak jelas Bhineka Tunggal Ika." (www.thepasificnews.com/nasional/ketum-gercin-minta-presiden-mengambil-langkah-politik-untuk-menjaga-kebatinan-oap/).
Komentar lain muncul dari Pastor John Jongga. "Janji Jokowi Terlalu Banyak untuk Orang Papua". Â Pastor Yohanes Jonga, yang telah bekerja selama 30an tahun di Papua, mengatakan "ini dosa besar yang dipikul Jokowi, satu janji yang memalukan dia sendiri." Yohanes berulang kali mencela Jokowi karena perkara ini saat diwawancarai reporter Tirto, Kamis (24/10/2019).