wow, berlangsung juga boikot menteri. sebenarnya, pemboikotan seperti itu silakan saja, cuma kalau hal ini terjadi dalam lembaga-lembaga negara, maka memperburuk citra kepemerintahan negara tersebut. saya suka mengatakan dalam beberapa angka. DPR sebenarnya tidak perlu melakukan boikot terhadap Menkeu, begini pemikiran saya
- hasil pansus masih merupakan dugaan dan belum memiliki kekuatan hukum. sementara itu kasus century masih terus diproses di kejaksaan, kepolisian, dan KPK
-masalah keuangan negara adalah masalah yang terus mendesak dan krusial. Menkeu dinilai pansus hanya dari kebijakannya saja dan belum pelanggaran hukum, jadi pembahasan anggaran dengan Menkeu dapat tetap dilakukan. apa tidak aneh kalo urusan asumsi keuangan ditangani menko perekonomian?
-kita tentu masih ingat dengan kasus bahkan kasus pidana beberapa anggota DPR-RI, toh mereka juga tetap diikutkan dalam setiap rapat dewan sebelum akhirnya anggota dewa itu masuk bui. lha menkeu ini masih baru diduga tanpa bukti hukum
-boikot memperlihatkan tingkat kepercayaan antar lembaga tinggi pemerintah sangat rendah. legislatif tidak percaya kinerja eksekutif, eksekutif tidak dapat mengandalkan kerja legislatif, yudikatif tidak mau peduli, legislatif nggak percaya yudikatif, lha terus mau gimana negara ini?
-dulu hasil paripurna kan tidak ada yang menginstruksikan pemboikotan. lha ntar kalo rapat dengan presiden dan wapres, apa DPR juga mo memboikot karena wapresnya diduga bersalah
saya kira lembaga-lembaga negara harus berpolitik secara lebih dewasa. jangan ambil keuntungan sesaat trus kemudian mengakibatkan negara ini semakin bobrok. bukannya kita itu ada musyawarah, ada urun rembug, ada tepa selira, ada tenggang rasa, ada praduga tak bersalah.
pemikiran saya, DPR ini memang masih lebay, dari dulu TK tidak lulus2
