Risma Digugat Machfud dan Pusaran Politik Pilkada DKI

Ingat kata pepatah, semakin tinggi pohon akan semakin kencang pula angin yang menerpa. Pun, dengan jabatan seseorang, semakin tinggi posisinya bakal semakin kuat pula tekanan yang bakal dihadapinya. 

PEPATAH di atas sepertinya tidak salah bila dialamatkan pada Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini. Ya, semenjak menampuk posisi tertinggi di Kementrian sosial, begitu banyak terpaan berupa kritik, sindiran maupun cercaan terhadap mantan Wali Kota Surabaya tersebut.

Apa yang terjadi pada Risma---nama kecil Tri.Rismaharini sangat wajar. Apalagi jabatan yang dia emban sekarang adalah jabatan politik. Hampir pasti, bakal banyak pihak yang berupaya untuk menggoyang kedudukannya. Baik karena alasan iri atau khawatir akan mengancam konstelasi politik yang telah disusun rapi oleh pihak-pihak tertentu. 

Lihat saja, baru-baru ini Risma mendapatkan ujian baru. Dirinya digugat oleh Machfud ke Mahkamah Konstitusi(MK). Eits, jangan salah sangka dulu. Yang dimaksud Machfud di sini bukan Machfud MD yang sekarang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Akan tetapi, Machfud Arifin. 

Machfud Arifin adalah mantan Calon Wali Kota Surabaya pada Pilkada serentak 2020 lalu. Dalam perebutan kursi Surabaya 1 tersebut, Machfud yang berpasangan dengan Mujiaman bernomor urut 2 harus mengakui keunggulan pasangan Eri Cahyadi-Armuji. 

Rupanya kekalahannya itu tidak bisa diterima Machfud dan pasangannya yang diusung oleh partai koalisi gemuk. Seperti PKS, PKB, PPP, Nasdem, Golkar, Demokrat, Gerindra dan PAN. Mereka pun menggugat hasil Pilkada Surabaya ke MK. Dalam salah satu gugatannya, pasangan ini menuduh Risma melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan kewenangannya mendukung pasangan Eri Cahyadi-Armuji, yang hanya diusung PDI Perjuangan, PSI dan sejumlah partai non parlemen. 

Indikasinya seperti dikutip dari CNN Indonesia adalah adanya surat Risma kepada warga Surabaya yang berisi ajakan memilih paslon nomor urut 1, Eri-Armuji. Kemudian, Risma juga dinilai kerap mengampanyekan Eri-Armuji di sejumlah kesempatan. Dan, satu lagi, Risma mengerahkan aparat pemerintah untuk memenangkan paslon yang didukungnya itu. 

Meski begitu, masih dikutip CNN Indonesia, PDI Perjuangan Kota Surabaya menilai gugatan Machfur-Mujiaman tidak berdasar. 

"Baseless, tidak berdasar, dasarnya apa?" kata Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDIP Surabaya Arif Budi Santoso, Rabu (27/1). 

Arif menuturkan, poin-poin yang dituduhkan pada Risma, juga pernah dilaporkan ke lembaga pengawas kota dan provinsi. Kubu Eri-Armuji terbukti tak melanggar aturan apapun. 

Boleh jadi hasil Pilkada Kota Surabaya tidak akan berubah, meski dilakukan gugatan ke MK. Namun, bila isi pokok gugatannya terus digoreng oleh pihak-pihak tidak senang terhadap Risma, bukan mustahil akan mampu menciderai citra politik Risma itu sendiri. 

Apalagi, seperti diketahui dalam beberapa waktu terakhir, Risma juga telah banyak menerima kritikan dan sindiran pedas dari para elite politik nasional, atas aksi blusukannya di DKI Jakarta. Diduga kuat dan dipercaya oleh beberapa pengamat politik, segala macam serangan terhadap Risma tersebut erat kaitannya dengan perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2022. 

Aksi blusukan Risma yang banyak mendapat reaksi positif dan simpati penduduk ibu kota dinilai mengancam dan membahayakan peluang kandidat lain. Salah satu yang sudah pasti adalah sang petahana, Anies Baswedan. Kemudian, berhembus kencang pula nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketua Partai Demokrat ini diam-diam katanya bakal terjun pada perebutan kursi DKI 1. Hal ini untuk memperkuat posisi tawarnya pada ajang Pilpres 2024. 

Artinya, Siapapun diantara Anies atau AHY mampu menjadi Gubernur DKI Jakarta, maka peluangnya maju pilpres 2024 jauh lebih besar. Sebab, sebagai penguasa ibu kota bakal memiliki panggung politik strategis. Jabatannya tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengkatrol elektabilitas dan popularitas sekaligus. 

Nah, baik Anies atau AHY jelas sangat mendambakan jabatan Gubernur DKI sebagai batu loncatan untuk karir politik lebih tinggi. Hanya saja, ambisinya ini bakal terancam gagal bila Risma yang juga disebut-sebut bakal dicalonkan PDI Perjuangan mendapat simpati penduduk ibu kota. 

Maka, tak heran ketika dirinya menyisir Kota Jakarta, kemudian bertemu dengan beberapa masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan memberikan solusi, pihak-pihak berkepentingan langsung kebakaran jenggot. Mereka menuduh Risma sedang melakukan pencitraan, Risma sedang main drama dan lain sebagainya. 

Namun begitu, semua itu wajar dalam politik. Tinggal sejauh mana Risma mampu menghadapi serangan-serangan pihak lawan yang jelas bakal jauh lebih besar ketika dia sedang menjabat Wali Kota Surabaya. 

Bila memang Risma berniat nyagub di DKI, anggap saja semua serangan itu sebagai kawah candradimuka dirinya agar menjadi lebih kuat, lebih tegar dalam menggeluti kancah politik nasional. Mampu? menarik kita tunggu. 

Salam