Risma Jadi Mensos, Strategi Politik "Singkirkan" Anies dan Taklukan DKI

SESUAI dugaan banyak pihak, Tri Rismaharini akhirnya dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri Sosial (Mensos), Rabu, (23/12). Mantan Wali Kota Surabaya ini menggantikan menteri sebelumnya yang mengundurkan diri karena diduga tersandung kasus korupsi pengadaan bansos Covid-19 tahun 2020, Juliari Peter Batubara. 

Ada sejumlah alasan, wanita kelahiran Kediri, 20 November 1961 ini pantas menduduki posisi Mensos. Dia adalah mantan pejabat daerah sarat prestasi, berdedikasi tinggi, relatif bersih dari praktik korupsi dan pekerja keras. Di samping itu, pengalamannya 10 tahun jadi Wali Kota Surabaya menjadi modal kuat bagi Risma---panggilan akrab Tri Rismaharini mengemban amanah tersebut. 

Selaku Mensos dibutuhkan data dan fakta otentik di lapangan agar segala kebijakannya tidak meleset. Bagi Risma hal itu sepertinya bukan perkara sulit. Sebab selama menjabat di daerah, dia memang kerap bersentuhan langsung dengan masyarakat, menggali setiap keluh-kesah rakyatnya dan getol menyisir lapangan. Risma pun tak segan meluapkan emosinya bila menemukan kejanggalan-kejanggalan kerja anak buahnya. 

Lepas perkara kepatutan dan kelayakan Risma jadi Mensos. Penulis mencium ada misi lain dari PDI Perjuangan buat karir politiknya di masa mendatang. Diketahui, Risma adalah kader partai Banteng. Bahkan, dia juga merupakan Ketua DPP Bidang Kebudayaan. 

Diketahui, Risma salah satu politisi cukup populer di tanah air. Sepak terjangnya selama jadi Wali Kota Surabaya jadi alasan. 

Karena popularitasnya pula, Risma oleh beberapa lembaga survei dilibatkan dalam jejak pendapat calon presiden dan wakil presiden 2024. Sebagai pejabat tingkat daerah, hasil elektabilitas Wong Kediri ini tak mengecewakan. Bahkan, mampu mengungguli raihan jagoan PDI Perjuangan, Puan Maharani. 

Apakah Risma disiapkan untuk maju Pilpres? Bisa ya, bisa juga tidak. Toh, peluang ke arah sana masih tetap terbuka. Namun, sepertinya PDI Perjuangan akan lebih memilih target realistis. Yakni, menyingkirkan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan. 

Jangan salah paham dulu. Narasi menyingkirkan disini tentu konotasinya bukan negatif. Maksudnya adalah, Risma akan disiapkan PDI Perjuangan untuk ikut bertarung pada kontestasi Pilgub DKI Jakarta. 

Diketahui, saat ini penguasa DKI Jakarta adalah Anies Baswedan. Untuk melawan kekuatan petahana, PDI Perjuangan memandang perlu menyodorkan lawannya yang benar-benar siap dari berbagai aspek. Misal, popularitas maupun elektabilitas. 

Risma memiliki modal tersebut. Namun, demi lebih memastikan dirinya benar-benar siap bertarung pada Pilgub DKI, dua modal utama tersebut harus benar-benar diasah lagi. Salah satu caranya dengan memberikan jabatan Mensos sebagai panggung politik Risma di kancah nasional. 

Hal ini sangat penting. Apalagi panggung politik Risma di Surabaya telah usai masa baktinya. Dia telah dua periode menjabat walikota, sehingga tidak bisa mencalonkan diri lagi karena terganjal aturan pemilu.