Mohon tunggu...
Elang Salamina
Elang Salamina Mohon Tunggu... Petani - Serabutan

Ikuti kata hati. Itu saja...!

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Mungkinkah Prabowo Direshufle?

11 Desember 2020   22:27 Diperbarui: 11 Desember 2020   22:40 249
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik


ENTAH sudah yang keberapa kali isu perombakan kabinet atau lebih dikenal dengan istilah reshufle mencuat ke permukaan. Isu tersebut sejauh ini hanya membuat jantung para menteri Presiden Jokowi mau copot, tetapi realisasinya masih urung terwujud. 

Isu reshufle ini dalam beberapa waktu terakhir kembali ibarat bola salju yang bergerak liar. Makin hari kian panas diperbincangkan. Bahkan, sebagian pihak ada yang setengah "memaksa" Presiden Jokowi untuk tidak menunda-nunda lagi. 

Pemantik adanya desakan reshufle tersebut tak lepas dari terciduknya dua menteri dari dua partai besar oleh KPK dalam kurun waktu berdekatan. Keduanya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo dari Partai Gerindra dan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Peter Batubara dari PDI Perjuangan. 

tertangkapnya kedua menteri tersebut sudah pasti selain mencoreng nama besar partai juga Presiden Jokowi sendiri. Terlebih, jauh hari sebelumnya kedua nama menteri dimaksud masuk dalam daftar layak ganti versi beberapa pengamat. 

Edhy Prabowo dianggap sebagian pengamat dan publik tanah air tidak sepadan menggantikan menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti, dan segala kebijakannya dinilai sarat muatan kepentingan partainya. Salah satu contohnya adalah kebijakan ekspor benih lobster yang diduga menguntungkan pihak-pihak yang berkaitan erat dengan Partai Gerindra. 

Sementara, Juliari Batubara dinilai sebagian kalangan tidak mampu mengamankan kebijakan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19. Di lapangan banyak ditemukan distribusi bansos tak tepat sasaran. 

Dengan adanya dua menteri jadi pesakitan KPK, sudah barang tentu menjadi tugas Presiden Jokowi untuk segera menggantinya. Sejauh ini sejumlah nama telah beredar, baik dari Partai Gerindra sebagai pengganti Edhy, maupun PDI Perjuangan menggantikan Juliari. 

Namun, realita di lapangan isu penggantian dua menteri tersebut tidak sesederhana yang kita kira. Desakan reshufle juga merembet ke beberapa nama menteri lain. Banyak pihak menduga reshuffle kali ini juga menyasar kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 

Mungkinkah? 

Ditanya kemungkinan, sudah pasti hal tersebut mungkin-mungkin saja. Toh, Presiden Jokowi memegang kendali penuh dalam menentukan siapa yang layak diganti dan siapa pula yang harus dipertahankan. 

Hanya saja dalam hipotesis sederhana saya, kemungkinan mengganti Prabowo Subianto sangat kecil. Pasalnya, masuknya mantan Danjend Kopasus tersebut dalam jajaran KIM bukan semata-mata dibutuhkan tenaga dan pikirannya saja. Akan tetapi, ada hal jauh lebih penting, yakni menyangkut kelangsungan rekonsiliasi nasional. 

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya adalah rival utama Prabowo Subianto dalam dua kali perhelatan Pilpres, 2014 dan 2019. Persaingan diantara keduanya hampir mampu memecah belah anak bangsa. 

Beruntung perpecahan tersebut tidak berkepanjangan setelah keduanya berekonsiliasi. Prabowo pun bergabung dengan pemerintah dan mendapatkan dua jatah kursi menteri. 

Maka, akan sangat fatal akibatnya bila Presiden Jokowi harus mendepak Prabowo dari jajaran KIM. Bukan Mustahil perseteruan diantara keduanya akan kembali terulang. Dalan hal ini, Partai Gerindra mengundurkan diri dari partai koalisi dan kembali menjadi oposisi. 

Hal ini saya kira akan sangat dihindari oleh Presiden Jokowi. Betapapun roda pemerintahan yang dia pimpin masih cukup lama. Dan, pastinya akan sangat menghindari konflik tersebut. 

Jadi, sekali lagi rasanya kemungkinan kecil bila Prabowo harus diganti dari Menteri Pertahanan. Kalaupun itu terjadi, paling sebatas digeser untuk menduduki kursi menteri lain. Menteri Pertanian misalnya. 

Alasan lain yang menjadikan kemungkinan penggantian Prabowo sangat kecil adalah deal politik yang disebut-sebut telah terjalin apik dengan PDI Perjuangan. Bukan rahasia umum antara Partai Gerindra dan partai banteng ini terjadi hubungan mesra untuk "mengawinkan" Prabowo Subianto dengan Puan Maharani sebagai pasangan calon pada Pilpres 2024. 

Artinya, Presiden Jokowi yang boleh disebut sebagai kepanjangan tangan dari PDI Perjuangan tentu turut bertanggungjawab bisa mengantarkan koalisi kedua partai tersebut menuju Pilpres mendatang. Salah satu caranya adalah tetap mempertahankan Prabowo Subuanto untuk duduk di kursi pemerintahan Presiden Jokowi. 

Jadi, kesimpulannya menurut hipotesis sederhana saya bahwa isu Prabowo Subianto bakal atau layak direshufle sebatas isu-isu yang hanya untuk memanaskan tensi politik. Saya sangat percaya, Presiden Jokowi bakal mempertahankan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut di jajaran kabinet Jokowi.

Salam

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun