BABAK baru perseteruan antara Menteri Koordiantor Bidang Maritim dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dengan mantan Sekretaris Kementrian Badan Usaha Milik Negara, Muhamad Said Didu, sepertinya akan segera dimulai lagi.
Apa pasal?
Ya, karena pada akhirnya teka-tekinya telah terkuak dan terang benderang. Bahwa Said Didu secara tegas menolak permohonan maaf sebagaimana diminta pihak LBP. Jika tidak, pihak Luhut akan menyeret Said Didu ke ranah hukum.
Hal tersebut dipicu oleh "serangan" Said Didu melalui video yang diunggah pada akun pribadinya bernama MSD yang berjudul, Luhut hanya pikirkan uang, uang dan uang.Â
Tak hanya itu, pria kelahiran  Pinrang, Sulawesi Selatan ini juga menyoroti persiapan pemindahan ibu kota negara dan menghubungkannya dengan penanganan covid-19. Said menilai pemerintah lebih memprioritaskan ibu kota baru di atas permasalahan lainnya.
Terkait pernyataannya tersebut, Said Didu diberi waktu dua hari atau 2x24 jam untuk memohon maaf oleh Luhut. Kalau tidak, kasus ini akan dibawanya ke jalur hukum. Hal tersebut disampikan oleh juru bicara Kementrian Koordinator Kemaritimam dan Investasi, Jodi Mahardi.
Namun, alih-alih memohon maaf. Said Didu malah mengirimkan surat terhadap LBP. Isi surat dimaksud disampaikan bahwa yang telah diucapkannya sebagai bentuk kritik semata.
"Pernyataan saya yang menyatakan bahwa Pak Luhut hanya memikirkan uang,uang, dan uang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari analisis," kata Said Didu dalam konferensi video pada Selasa (07/04/20). Dikutip dari Kumparan.com.
Lebih jauh, Said Didu mengutarakan bahwa ucapannya itu bukan tanpa dasar. Melainkan hasil analisa yang dia lakukan terhadap beragam kebijakan pemerintah. Menurutnya, dalam penanganan wabah virus corona, pemerintah dan Luhut terlalu menitik beratkan pada sektor ekonomi dibanding dengan keselamatan masyarakat.
