REPOSISI yang terjadi pada tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang terjadi baru-baru ini memantik aroma tidak sedap yang mengarah langsung pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Presiden yang baru menjabat untuk kedua kalinya ini dituding oleh Indonesia Police Watch (IPW), lebih mengedepankan nama-nama yang pernah menjabat di Kota Solo untuk dipromosikan dan ditempatkan pada posisi strategis di Kepolisian Republik Indonesia. Belakangan, nama-nama ini dikenal dengan sebutan "Geng Solo".
Betapa tidak, Wakapolda Jawa Tengah, Brigjen Ahmad Lutfi saat ini, jabatan sebelumnya adalah Kapolresta Solo. Kemudian, Irjen Sigit Prabowo yang juga pernah menjabat sebagai Kapolresta Solo juga naik level menjadi Kabareskrim Polri.
Terakhir, yang semakin menguatkan bahwa Jokowi hendak menonjolkan "Geng Solo" di tubuh Polri adalah diangkatnya Irjen Nana Sudjana yang juga mantan Kapolresta Solo sebagai Kapolda Metro jaya.Â
Padahal menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, prestasi Nana, yang terakhir menjabat Kapolda NTB, prestasinya relatif biasa dan tidak menonjol.
"Saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo, Nana saat itu menjadi Kapolresta Solo. Prestasi Nana relatif biasa dan tidak ada yang menonjol. Tampilnya Nana sebagai Kapolda Metro menunjukkan Jokowi semakin hendak menonjolkan 'geng Solo' di Polri," uja Neta S Pane dalam keterangannya, Senin (23/12/2019).
Tantangan berat yang harus dihadapi Nana di Polda Metro adalah kemacetan lalulintas yang luar biasa di Jakarta yang sempat memperangkap presiden Jokowi dalam kesemrawutan lalulintas. Soal lalulintas ini, perlu menjadi prioritas Nana.
Selain itu, kasus narkoba yang terus melonjak. Lalu ancaman terorisme dan aksi demo, terutama dari kelompok radikal, sehingga Nana perlu aktif melakukan pendekatan kepada para ulama dan komunitas keagamaan, seperti yang dilakukan Gatot selama ini. Sedangkan kriminal lainnya di wilayah hukum Polda Metro masih tergolong wajar.
Dipromosikannnya ketiga mantan Kapolresta Solo tersebut, menurut analisa IPW adalah karena faktor kedekatannya dengan Presiden Jokowi.
Namun, tudingan ini dibantah keras pihak Polri. Kadiv Humas Polri, Irjen Mohamad Iqbal menyebutkan, tidak ada parameter geng-gengan.
"Tidak ada parameter geng-gengan. Yang terpenting itu track record, rekam jejak," tegas Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal ketika dikonfirmasi detikcom, Senin (23/12/2019).
