"Sejak awal PSI sudah berkomitmen siap kerja dan siap diawasi. Begitu juga terkait dengan dana reses. Semua uang yang dianggarkan dari APBD kami pertanggungjawabkan. Jika ada sisa, kami kembalikan lagi ke APBD," ucap Idris saat dikonfirmasi, Minggu (22/12/2019) malam.
Dalam kesempatan yang sama, Idris juga menjelaskan, selama rangkaian reses yang dimulai tanggal 4 sampai 19 November 2019 itu, delapan anggota Fraksi PSI turun ke 102 titik lokasi di Jakarta.
Banyak keluhan warga yang didapatkan, mulai dari pelayanan birokrasi yang lambat, pelayanan BPJS kesehatan yang belum maksimal, hingga keluhan warga yang belum mendapatkan Kartu Jakarta Lansia (KJL) meski sudah didata.
Sekretariat DPRD DKI sendiri menganggarkan Rp 305 juta bagi tiap anggota DPRD.
Mekanisme turunnya dana anggaran reses adalah DPRD memberikan dana sekitar 80 persen atau Rp 224 juta di awal, kemudian sisa dana diberikan setelah anggota dewan menyerahkan laporan kegiatan resesnya.
"Dari total Rp. 2.441.085.840 yang disiapkan saya dan kawan-kawan, Fraksi PSI hanya menggunakan Rp 1,68 miliar, antara lain digunakan untuk biaya tenda, kursi, sound system, konsumsi, snack, dan alat tulis," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa di tengah defisit APBD yang terjadi, PSI merasa perlu melakukan penghematan anggaran.
Apalagi setelah beberapa mata anggaran seperti kegiatan rehabilitasi sekolah dan fasilitas olahraga yang dicoret, Fraksi PSI pun turut menghemat anggaran dan tidak menghabiskan dana reses yang disediakan.
"Kita tahu target pendapatan tahun ini tidak tercapai. Tahun ini defisit dan berdampak ke proyeksi APBD tahun depan. Kami harap dana reses yang Fraksi PSI kembalikan bisa membantu agar uang APBD benar-benar bisa tepat sasaran untuk masyarakat," tutup Idris
Itulah dua aksi nyata yang telah dilakukan anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Terlepas, adanya anggapan orang bahwa yang dilakukan anggota partai yang dipimpin Grace Natalie ini adalah sebagai bentuk pencitraan, yang pasti mereka telah bisa berbuat lebih bagi masyarakat.
Bisa dibayangkan jika tidak adanya pengungkapan sejumlah anggaran janggal oleh William, dan anggaran tersebut akhirnya disahkan oleh DPRD DKI Jakarta, berapa banyak uang rakyat yang dihamburkan untuk kepentingan tidak jelas.Â
Jadi dalam hal ini, apa yang dilakukan William sama halnya dengan menyelamatkan anggaran yang sejatinya menjadi hak masyarakat.
Pun, dengan aksi pengembaluan sisa reses. Lagi-lagi, yang dilakukan Fraksi PSI patut diacungi jempol. Seperti diharapkan Ketua Fraksi PSI, Idris bahwa sisa uang reses yang dikembalikan bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat adalah harapan mulia yang seharusnya dimiliki oleh setiap hati para anggota dewan di Jakarta maupun di seluruh nusantara.
