Koalisi tanpa bagi-bagi kursi kekuasaan; itulah jargon yang selalu diucapkan oleh Capres Jokowi kala itu, ketika PDI-P baru mencari kawan. Ketika NasDem menjadi partai pertama yang menyatakan diri sebagai teman koalisi PDI-P, media kemudian mencatat bahwa koalisi antara PDI-P dan NasDem tanpa dibarengi dengan imbalan apa-apa, tanpa adanya praktik dagang sapi atau bagi-bagi kekuasaan.
Fatsun politik yang dibangun antara PDI-P dan NasDem tersebut kemudian seakan menjadi tangga pertama bagi Jokowi dalam mencari atau menerima parpol lain yang ingin bergabung. Di depan media, Jokowi selalu menyatakan bahwa koalisi yang akan ia bangun dengan parpol lain nantinya juga tanpa syarat apapun sebagaimana dengan NasDem, artinya tanpa adanya bagi-bagi kursi kekuasaan.
Sayangnya Jokowi lupa bahwa salah satu partai yang menyatakan bergabung dan berkoalisi dengannya adalah PKB Cak Imin. Apa salah? Tidak! Jokowi nampaknya perlu melihat rekam jejak Cak Imin dan PKB-nya selama berkoalisi dengan SBY dan Demokrat. Di sana Cak Imin terkesan hanya mengekor bebek terhadap kebijakan-kebijakan SBY. Cak Imin selalu menstempel apapun kebijakan SBY meski hal tersebut terlihat kurang populis di mata masyarakat. Maka jangan pernah melihat Cak Imin dan PKB-nya ikut ‘berteriak’ terhadap kebijakan SBY yang dirasa kurang berpihak pada rakyat layaknya anggota koalisi lain seperti PKS dan Partai Golkar.
Artinya apa? Cak Imin begitu haus kekuasaan! Ia melakukan hal tersebut diyakini hanya demi mengamankan dua jatah menteri di kabinet SBY. Ia tak ingin ikut-ikutan mengkritisi kebijakan SBY lantaran takut partainya mendapat sanksi berupa pengurangan jatah menteri.
Nah, entah karena Cak Imin yang syahwat kekuasaannya begitu besar, ia–entah secara sadar atau tidak—mulai membuka ‘rahasia’ koalisi tanpa syarat ala Jokowi. Menurutnya, jika Jokowi-JK terpilih sebagai presiden, menteri agama akan menjadi jatah NU dari PKB.
Saya menjamin Menteri Agama dari kalangan NU kalau Jokowi-JK menang," kata Ketua Umum PKB ini (JPNN.Com, Selasa, 27 Mei 2014). Hal ini ia sampaikan ketika berada di Surabaya beberapa hari lalu.
Menanggapi statemen Cak Imin tersebut, pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara, menyatakan bahwa pernyataan Muhaimin itu menunjukkan adanya transaksi politik dalam poros koalisi Jokowi-JK.
"Ya justru transaksi politik sepertinya kuat ada di poros Jokowi-JK. Pernyataan Muhaimin terkait Menteri Agama pasti akan diisi kader NU dari PKB adalah bukti kuat adanya bagi-bagi kursi di kubu Jokowi-JK," kata Igor saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (27/5) (Ibid).
Lebih lanjut Igor Dirgantara bahkan menyatakan bahwa politik transaksional dalam koalisi adalah sebuah keniscayaan dalam politik praktis, sebab Oleh karenanya, pernyataan kubu Jokowi-JK yang menjamin tak ada pembagian kekuasaan atau koalisi tanpa syarat adalah suatu kebohongan publik.
Bisa saja di depan panggung politik, para politisi itu mengatakan koalisi yang dibangun adalah 'kerjasama tanpa syarat'. Tapi di belakang layar, ada power sharing yang bekerja. Karena politik adalah sarana merebut kekuasaan untuk menduduki jabatan politik," paparnya. (Ibid)
Menyadari bahwa Cak Imin telah melakukan blunder, Jokowi buru-buru membantah pernyataan Cak Imin tersebut. Seperti yang diberitakan Kompas.Com Rabo (28/05) kemarin, Jokowi menyatakan bahwa pasca Pileg 9 april yang lalu, pihaknya belum membicarakan orang perorang atau siapa saja yang akan mengisi kabinetnya jika ia memang yang terpilih sebagai presiden.
