Mohon tunggu...
Alif Muttaqin
Alif Muttaqin Mohon Tunggu... Akuntan - Just Alif

Pegawai biasa, berusaha mengambil pelajaran yang luar biasa. Berusaha menggores pena tanpa menggores luka.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Tangan Kanan Anas Tolak Minta Maaf (Logika Terbalik M. Rahmad)

20 Oktober 2013   20:50 Diperbarui: 24 Juni 2015   06:15 658
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Setelah beberapa hari lalu mengeluarkan statement ngawur, hari ini M. Rahmad menggelar konferensi pers klarifikasi tuduhannya beberapa lalu. Berbeda dengan tuntutan beberapa pihak untuk meminta maaf, M. Rahmad justru menolak dan merasa tidak melakukan kesalahan.

Statement M. Rahmad tidak main-main kala itu. BIN menjemput seorang Prof. Subur Budisantoso. M. Rahmad juga mencoba untuk mengarahkan pendapat publik bahwa PPI telah dizalimi. Ternyata statemennya tidak pernah terbukti.

Akhirnya, setelah dua hari ditunggu, M. Rahmad memberikan konferensi pers, yang intinya:

1.M. Rahmad tidak merasa bersalah dan berkilah bahwa dirinya hanya menyampaikan informasi;

2.M. Rahmad tidak menyatakan Prof. Subur diculik;

3.Menyatakan Jubir Presiden tidak melakukan kroscek;

4.Merasa tersanjung karena komentarnya ditanggapi presiden;

5.Meminta penjelasan dari Kepala BIN dan Prof. Subur atas ketidak sinkronan keterangan.

Dari apa yang dia jelaskan, dapat diketahui bahwa terdapat kerancuan berfikir dari M. Rahmad. Mari kita cermati, inti dari perkataan dia tersebut.

1.Benarkah M. Rahmad tidak merasa bersalah dan dirinya hanya menyampaikan informasi?

Apa yang disampaikan M. Rahmad jelas tidak terbukti dan tidak benar. Artinya, apa yang dia sampaikan itu salah. Bila M Rahmad bersikeras dia hanya menyampaikan informasi dari informannya, kenapa tidak di kroscek dulu?

Nah, perlu ditanyakan kepada M. Rahmad, menurut dia ‘benar’ dan ‘salah’ itu apa? Dan standarnya apa?

2.Benarkah M. Rahmad tidak mengatakan Prof. Subur diculik?

Memang benar M. Rahmad tidak mengatakan Prof. Subur diculik, namun dari apa yang disampaikan oleh M. Rahmad, sangat jelas bahwa dia berusaha mengarahkan opini bahwa seminar PPI telah dihalang-halangi oleh pemerintah (d.h.i. BIN). Fitnah dan sindiran memang sudah biasa diluncurkan oleh Anas dan para Loyalitasnya. Namun, kali ini memang kelewatan upaya mereka dalam membentuk opini Publik.

3.Siapa yang harus melakukan Kroscek, M. Rahmad atau Julian Pasha?

M. Rahmad berusaha lempar batu sembunyi tangan rupanya. Sudah jelas dia yang melakukan kesalahan dengan begitu saja mempercayai keterangan anggota PPI dan begitu lugunya menyampaikan ke Publik. Kenapa Jubir Presiden yang disalahkan? Faktanya M. Rahmad berusaha mempengaruhi Publik bahwa PPI dizalimi oleh penguasa kan?

Lagipula dalam statemennya M. Rahmad juga mengkait-kaitkan dengan presiden kok.

4.Pantaskah M. Rahmad bangga komentarnya ditanggapi oleh Presiden?

M. Rahmad seharusnya malu komentarnya ditanggapi para pejabat publik. Komentar dia terbukti ngawur dan tidak benar. Kenapa Presiden dan Kepala BIN harus menanggapi? Semua pasti masih ingat tahun 1998 atau paling tidak zaman Orde Baru, ketika culik menculik menjadi hal yang biasa. Keamanan publik menjadi terganggu. Semua menjadi tidak tenang. M. Rahmad tidak sadar kalau statemennya telah ‘meneror’ kebebasan publik.

Kalau punya malu, M. Rahmad memang seharusnya malu, bukan bangga.

5.Haruskah Kepala BIN dan Prof. Subur memberikan penjelasan?

Dalam hal ini, siapa yang sembrono sudah jelas kan? Tanpa statemen dari M. Rahmad, apa kehebohan ini akan terjadi? Kenapa orang lain yang diminta menjelaskan?

Logis sajalah, dia yang salah, tidak mau minta maaf, malah minta penjelasan pula.

Yah, lain kali kalau kasih statemen di cek dulu ya pak M...

Sumber berita: detik.com

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun