Dan jadilah kita membangun kejorokan berjamaah. Kita cuma menutup hidung dan memalingkan muka saat melewati tumpukan sampah!
Lalu apakah RT/RW haram berpolitik? Tentu saja tidak, karena saya pun melakukannya.
Serius.
Ceritanya bermula empat tahun lalu. Ketika itu saya masih Sekretaris RW .Jalan yang berbatasan dengan sungai di pemukiman tergerus aliran air dan longsor. Sebagian badan jalan sudah terkena gerusan. Hampir setiap tahun saya membawa masalah ini ke rapat di LPM atau kelurahan. Juga ke dinas Bina Marga dan Tata Air Depok. Selama masa itu pula saya mendapatkan jawaban yang standar: saya bawa ke atasan ya Pak ya? Ketemu Pak Ketua LPM, diceritakan sudah disampaikan ke dinas. Ketemu dinas, nanti disampaikan ke atasan! Ketemu Pak Lurah nanti disampaikan ke dinas. Mbulet.
Capai saya. Lagi-lagi "limited or no connectivity"!
Tahun saya ini mencoba cara lain: membangun silaturahim politik lokal. Saya coba mengenali anggota DPRD yang mewakili dapil kami. Bersilaturahim dengan mereka, membawa proposal perbaikan lingkungan kami .... Dari sini saya pun tahu: Bapak/Ibu anggota dewan itu bisa mempengaruhi anggaran melalui “pokir” – pokok pikiran anggota dewan. Prosesnya mungkin rada ruwet. Dan saya pun masih harus berharap hasilnya tahun depan! (Ngarep.com)
Jadi saya pun diam-diam berpolitik, meski tujuannya berbeda: membawa masalah lingkungan kami ke anggota dewan. Bukan keberatan dan masalah saya pribadi sebagai pengurus lingkungan. Coba kalau ada program semacam Qlue, mungkin saya tak perlu capai-capai melakukannya!