Sangat terasa daerah kini dipimpin oleh raja-raja kecil sejak adanya otonomi daerah, pemerintah kabupaten saat ini terkesan semau gue dan mungkin terjadi merata di setiap kabupaten/kota.
Seperti yang terjadi di kabupaten Takalar yang dinakhodai oleh Ir.H. Syamsari Kitta dengan wakilnya H.Achmad Dg.Se're, S.Sos. yang selama menjabat tidak pernah akur sekitar dua tahun. Padahal saat kampanye sangat akrab dan harmonis. Itulah manusia ketika hasrat kekuasaannya tercapai ibarat kacang lupa akan kulitnya, yang berkuasa semakin memperlihatkan kuasanya lupa kepada Yang Maha Kuasa.
Bupati Takalar periode 2017-2023 ini yang dulu saat kampanye sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menduduki jabatan bupati dan wakil bupati karena dianggap kapabel dan agamais, namun masyarakat sekarang menilainya sangat jauh dari harapan, janji politiknya tidak dipatuhi, bahkan terkesan pemerintah amburadul.
Pemimpin pemerintahan yang tidak mampu memaksimalkan peluang kerja bagi rakyatnya malah merumahkan puluhan Tenaga honorer baik yang masa kerja baru beberapa bulan hingga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi di Pemkab takalar tanpa alasan yang jelas dan tertulis. Mereka hanya disampaikan secara lisan saja. Apakah aturan memang semudah itu memberhentikan tenaga honorer. Banyak di antara mereka menjadi tulang punggung keluarganya dengan pendapatan gaji honor sebulan jauh dari cukup, tetapi mereka berupaya untuk bertahan selama ini, namun apa daya kini kini pupus harapan, sudah kehilangan pekerjaan dan penghasilannya.
Berdasarkan informasi terhimpun bahwa bupati berang dan murka karena ada kebocoran data sehingga mereka semua di PHK.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
