Oleh: Eko WindartoÂ
Partai politik memiliki peran penting dalam pemilihan umum di Indonesia, termasuk dalam Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah. Sebagai organisasi politik yang memiliki basis pengikut, partai politik dapat memberikan dukungan terhadap kandidat yang akan diusung dalam pemilihan tersebut.
Dalam skema dukungan partai, partai politik dapat memberikan dukungan langsung atau tidak langsung. Dukungan langsung dilakukan dengan mengusung kandidat sebagai calon dari partai tersebut. Sedangkan dukungan tidak langsung dapat dilakukan dengan memberikan rekomendasi atau membentuk koalisi dengan partai lainnya.
Namun, agar partai politik dapat memberikan dukungan, tentunya kandidat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh partai politik tersebut. Persyaratan tersebut dapat mencakup berbagai hal, seperti popularitas, elektabilitas, integritas, dan lain sebagainya.
Namun, masalah yang sering muncul adalah unsur yang merugikan dari skema dukungan partai, termasuk adanya politik uang atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat merusak integritas proses pemilihan itu sendiri dan menyebabkan kandidat yang diusung tidak memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat.
Maka, untuk menghindari hal-hal negatif dalam skema dukungan partai, diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan calon. Partai politik harus dapat menjalankan fungsi kontrol dan pengawasannya terhadap calon yang diusung dan tim kampanyenya agar berjalan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan.
Peran partai politik dalam pemilihan dan skema dukungan partai juga dapat mempengaruhi kredibilitas dan dukungan dari masyarakat. Partai politik yang memiliki integritas yang kuat dan berhasil memilih kandidat yang terbaik, tentunya akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat.
Namun, jika partai politik terlibat dalam praktek politik tidak sehat seperti merumuskan kebijakan yang merugikan rakyat atau mengambil keputusan berdasarkan kepentingan kelompok, itu akan merusak kredibilitas partai politik tersebut di mata masyarakat.
Oleh karena itu, partai politik harus dapat membangun citra yang baik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat melalui cara-cara yang tidak merugikan kepentingan rakyat.
Dalam konteks Pilkada Kota Batu, partai politik dapat memberikan dukungan kepada kandidat yang dinilai paling cocok untuk memimpin Kota Batu. Dengan dukungan partai politik yang kuat, kandidat tersebut akan memiliki peluang lebih besar untuk terpilih sebagai Wali Kota.
Namun, dukungan partai politik bukanlah satu-satunya hal yang menentukan dalam pemilihan calon Wali Kota. Kandidat juga harus memiliki rekam jejak yang baik, integritas yang terjaga, pengalaman dalam kepemimpinan, serta kemampuan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Kota Batu.
Dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat penting untuk memilih kandidat yang terbaik untuk memperbaiki kondisi Kota Batu. Dapat diasumsikan bahwa jika masyarakat Kota Batu dapat memilih kandidat yang berkualitas, maka Kota Batu akan maju dan berkembang ke depannya.
Demikianlah penjelasan tentang peran partai politik dalam pemilihan dan skema dukungan partai dalam Pilkada Kota Batu. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam menghadapi masa depan yang lebih baik.
Sekar Putih, 2972024
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H