Oleh: Eko Windarto
Dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi, terjadi persinggungan negara-negara yang memungkinkan terjadinya transaksi bisnis yang melibatkan ribuan bahkan jutaan dolar. Korupsi seringkali menjadi risiko besar dalam perusahaan yang beroperasi di lingkungan bisnis global ini.
Dalam konsep sikapnya, kejahatan kerah putih merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan etika yang dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan atau pekerjaan yang terhormat. Tindakan kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan teknologi dan taktik yang disamarkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial yang besar.
Hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional yang cenderung mengandalkan tindakan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan kejahatan. Oleh karena itu, kejahatan kerah putih dapat dikatakan sebagai kejahatan yang lebih terorganisir dan menyebabkan kerugian finansial yang lebih besar.
Salah satu ciri khas tersendiri dari pelaku kejahatan kerah putih adalah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Namun, hal ini justru seringkali dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Mereka memanfaatkan posisi atau kekuasaannya dalam perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Selain itu, kejahatan kerah putih seringkali berkaitan dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dan nepotisme merupakan ekspresi dari perilaku pelaku kejahatan kerah putih yang merugikan kepentingan banyak orang.
Peran pemerintah sangat penting dalam memerangi kejahatan kerah putih dan mencegah korupsi di lingkungan bisnis. Mereka harus menetapkan dan mengimplementasikan undang-undang yang ketat dan mengadopsi berbagai praktik terbaik untuk meminimalkan risiko korupsi dalam lingkungan bisnis.
Selain itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk meminimalkan risiko korupsi dan kejahatan kerah putih. Mereka harus memiliki kebijakan yang transparan dan etis, serta mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan dan bisnis.
Untuk itu, perusahaan perlu meningkatkan upaya pencegahan dengan melakukan pelatihan pada karyawan mengenai etika dan tata kelola bisnis yang baik. Mereka harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk menangani kejahatan kerah putih dan tidak membiarkan korupsi menjadi sebuah praktik umum di lingkungan bisnis.
Dalam rangka memerangi kejahatan kerah putih, penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengadilan. Pemerintah dan otoritas yang berwenang harus memiliki kapasitas dan keberanian untuk menindak pelaku kejahatan terhadap hukum tanpa pandang bulu.
Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan kerah putih tidak lepas dari hukuman yang pantas, dan juga untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan.
