Peningkatan penguatan sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) juga merupakan salah satu pencapaian penting dalam membangun demokrasi di Indonesia.Â
Berbagai lembaga pengawas dan penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah berperan aktif dalam menegakkan keadilan serta melindungi hak-hak warga negara.
Peran perempuan dalam politik Indonesia juga telah membuat terobosan dalam meningkatkan peran perempuan dalam politik.
Keterwakilan perempuan di parlemen dan lembaga-lembaga politik lainnya terus meningkat, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya.Â
Gerakan advokasi dan kebijakan afirmatif telah membantu memperkuat peran perempuan dalam proses politik.
Partisipasi Masyarakat yang Lebih AktifÂ
Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik. Indonesia telah menyaksikan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, mulai dari aksi demonstrasi, diskusi publik, hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan lokal.
Inisiatif seperti desa/kelurahan partisipatif turut mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya.
Peningkatan Kualitas PemerintahanÂ
Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pemerintahan juga menjadi fokus utama dalam memperbaiki sistem politik Indonesia. Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan telah menjadi agenda utama untuk memastikan tata kelola yang baik dan mencegah praktik korupsi.
Dengan pencapaian-pencapaian ini, Indonesia terus meneguhkan komitmennya untuk membangun sistem demokrasi yang lebih matang dan inklusif. Meskipun masih terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diatasi, namun langkah-langkah positif yang telah diambil menunjukkan progres yang signifikan dalam perjalanan demokrasi Indonesia.