P3E Suma Gelar Rapat Kerja Sinergitas Program dan Kegiatan LHK di Ternate

P3E Suma, Ternate-Pada prinsipnya gelaran Rapat Kerja Sinergitas Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ternate (29/9), sama persis dengan kegiatan Rapat Kerja Sinergitas Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan di Gorontalo (22/9) lalu.

Peserta yang hadirpun tidak jauh berbeda, berjumlah 50 orang dari beberapa daerah berbagai instansi, BLH Provinsi Maluku Utara, Dinas Kehutanan  Provinsi Maluku Utara, BTN Aketajawe Lolobata, Dinas LHK Halmahera Barat, DPPK Kota Ternate, BLH Kota Tidore, BPLH Kabupaten Halmahera Tengah, BPDASHL Akelamao, BLH Haltim, BLH Halut, P3E Suma, Distanhut KTT.

Acara yang dibuka Ir. Darhamsyah, M.Si, (Kepala P3E Suma) didampingi BPDAS Akemalamo. Darhamsyah menuturkan, “Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah satu misi sinergitas yaitu lebih memastikan bahwa program daerah benar-benar sinergi, ketika urusan politik selasai urusan administrasi kemudian jalan.” Tutur Darhamsyah.

“Tahun Depan rapat sinergitas kita libatkan multistakeholder yang melaksanakan pemerintah dan mengundang LSM, perguruan Tinggi, Masyarakat dan Swasta yang berkaitan dengan usaha yang terkait dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dari DPR Provinsi terutama komisi yang mengurusi masalah Lingkungan Hidup.” Imbuh Darhamsyah.

Lebih jauh Kapus P3E Suma mengatakan, “Dalam rangka menjawab dan memastikan kondisi lingkungan hidup dan kehutanan di Ekoregion Sulawesi dan Maluku berada pada toleransi yang dibutuhkan dalam memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, yang berlandaskan daya dukung dan daya tampung ekoregion pulau Sulawesi dan pulau Maluku.” 

“P3E Suma sebagai simpul negosiasi di ekoregion diamanatkan agar dapat mendorong dan melaksanakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan prosentase capaian sasaran strategis KLHK serta mendorong rencana pengelolaan pembangunan LHK yang berbasis daya dukung daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Suma. Meliputi isu ketahanan air, lahan, pangan, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati (kehati), energi, perubahan iklim serta bencana lingkungan.” Pungkasnya.

Rapat kerja sinergitas program dan kegiatan LHK menghasilkan rumusan:

1. Dibutuhkan komitmen seluruh instansi LH dan Kehutanan mulai tingkatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk menjadikan data spatial sebagai dasar acuan dalam memetakan seluruh masalah lapangan atau tingkat tapak menjadi suatu program/kegiatan tahunan dalam upaya pencapaian sasaran strategis KLHK di ekoregion Sulawesi dan Maluku.
2. Keberadaan NSPK Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PermenLH No. 52 Tahun 2016, semakin memperjelas peran P3E Sulawesi dan Maluku agar dapat melakukan sinergisasi program dan kegiatan baik bagi Pemerintah (Provinsi dan Kab/Kota), Swasta, LSM dan Masyarakat serta mengawal usulan Program/Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis KLHK melalui wadah rapat-rapat koordinasi tingkat daerah dan pusat (Rapat Forum SKPD, Musrenbang, Musrembangnas, Rakornis, Rakornas). Seperti: pelaksanaan DAK dan Dekon bidang LHK, antisipasi akibat pemotongan/pengurangan anggaran terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, peningkatan kapasitas SDM secara kuantitatif dan kualitatif, mempercepat pembentukan KPHP dan KPHL, terjadi intrusi air laut di Ake Gaale (UKL), kejadian banjir akibat kegiatangalian C di kawasan hutan produksi konversi (HPK) di Kota Ternate, dukungan pembangunan dan operasional Suaka Paruh Bengkok di TN. Aketajawe Lolobata, pengembangan kawasan mangrove menjadi ekowisata mangrove di sofifi dan gamtala di Halmahera Barat, pemanfaatan hasil hutan bukankayu (HHBK) damar, gaharu, bambututul
3. Program dan kegiatan yang ada di P3E Sulawesi dan Maluku, di UPT KLHKserta di BLHD dan Dinas Kehutanan Prov/Kab/Kota se Provinsi Maluku Utara yang bersinggungan, sebaiknya disinergikan dan dapat saling melengkapi data dan informasi yang menjadi output masing-masing untuk mendukung percepatan capaian sasaran strategis KLHK.
4. Program dan kegiatan yang dapat disinergikan antara BLHD dan Dinas Kehutanan Provinsi danKab/Kota serta  P3E SUMA dan UPT-KLHK yang anggarannya bersumber dari APBN (Dekonsentrasi dan DAK)bidang LHK, yang perlu menjadi perhatian adalah melihat kembali dengan pendekatan spasial kesesuaian letak atau lokasi kegiatanyang dilaksanakan di TN. DAS, lokasi perusahan proper yang memanfaatkan SD (air dan energi) terkait dengan pengelolaan TN. DAS dan daerah konservasi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Hasil Rumusan Rapat Sinergitas Program/Kegiatan KLHK di Provinsi Maluku Utara diatas bersama-sama kita dapat di tindaklanjuti pada tahap perencanaan dan pelaksanaan di lapangan