Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor baru untuk barang dari sejumlah negara mitra dagang Amerika Serikat pada Rabu, 2 April 2025. Tarifnya bervariasi. Untuk Indonesia sebesar 32 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, Vietnam 46 persen, bahkan Cina 125 persen. Trump menyampaikan bahwa tarif tersebut merupakan timbal balik atau resiprokal tarif. Tarif yang Trump kenakan merupakan balasan terhadap mitra dagang Amerika Serikat yang memiliki surplus perdagangan. Sebab, Amerika Serikat justru mengalami defisit neraca perdagangan dengan mitra dagang tersebut. Dalam konteks Indonesua, Trump mengklaim tarif atau hambatan yang dikenakan Indonesia terhadap produk Amerika mencapai 64 persen. Trump mengatakan bisa saja menerapkan tarif balasan serupa, tetapi memilih memangkas besarannya hanya 32 persen. Tarif impor resiprokal yang diterapkan Trump akan memberikan dampak terhadap ekspor Indonesia ke Amerika. Tarif sebesar 32 persen bakal membuat produk Indonesia yang masuk pasar Amerika lebih mahal. Daya saing produk Indonesia pun kemungkinan kalah oleh produk lain. Akibatnya, importir atau pembeli dari Amerika bisa mengurangi pembelian produk Indonesia ataupun beralih ke pemasok lain. Amerika Serikat merupakan salah satu tujuan ekspor terbesar. Tahun 2024, ekspor ke Amerika mencapai 9,7 persen dari total ekspor Indonesia. Amerika hanya kalah dengan Cina yang memiliki porsi 25,66 peersen. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan Negeri Paman Sam merupakan negara tujuan utama ekspor nonmigas terbesar kedua, setelah Cina. Nilai ekspor nonmigas ke Amerika Serikat pada Februari 2025 mencapai US$2,35 miliar, sedangkan Cina sebesar US$4,29 miliar. Selama ini bea impor untuk Indonesia ke Amerika hanya 6-10 persen. Produk ekspor utama Indonesia ke Amerika, antara lain, adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, serta produk-produk perikanan laut. Industri tekstil Indonesia diperkirakan semakin terpukul. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 24 ribu buruh tekstil terkena pemutusan hubungan kerja sepanjang 2024. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan sektor ekspor utama Indonesia yang bakal terhantap adalah produk tekstil, pakaian, dan alas kaki. Ia mencatat ekspor pakaian jadi ke Amerika Serikat mencapai 61,4 persendan alas kaki sebesar 33,8 persen. "Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan menurunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia," katanya. Penurunan permintaan berarti tekanan tambahan bagi industri padat karya. Kondisi ini berisiko menimbulkan gelombang PHK yang lebih besar. Sementara itu pasar dalam negeri belum kompetitif untuk menggantikan ekspor. Apalagi kemungkinan ada regulasi yang dianggap membuka peluang impor saat ini, diperkirakan pasar dalam negeri akan dibanjiri produk impor asal Cina, Vietnam, dan Kamboja. Ketiga negara tersebut bakal berusaha mencari pasar alternatif yaitu Indonesia. Efek turunan tarif resiprokal 32 persen juga akan terasa di pasar keuangan. Rupiah bisa tertekan karena efek importeed inflation, yaitu situasi saat harga barang impor menjadi lebih mahal. Kondisi ini bisa menekan daya beli lebih lanjut.
Wacana Pemerintah Pelonggaran Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) membuat industry dalam negeri terimpit produk impor. Why?
Presiden Prabowo Subianto berencana melonggarkan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa lokal. Ia menyebutkan kewajiban persentase tertentu TKDN membuat industri sulit bersaing. "Kita harus realistis. TKDN yang dipaksakan akhirnya membuat kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel sajalah. Mungkin diganti dengan insentif," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara Sarasehan Ekonomi di Jakarta pada Selasa, 8 April 2025.
TKDN merupakan standar yang digunakan untuk menentukan persentase penggunaan produk lokal dalam suatu barang atau jasa. Tujuannya untuk memberdayakan industri dalam negeri agar lebih kuat dan kompetitif.
Saat ini pemerintah mengatur pemanfaatan komponen lokal minimal 40 persen untuk beragam produk barang dan jasa. Setiap tahun, porsi komponen lokal, seperti bahan baku, alat kerja, dan tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi, harus terus naik. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, persentase TKDN ditargetkan mencapai 50 persen pada akhir 2024.
Menurut Prabowo, TKDN tak mungkin terus naik. "Masalah kemampuan konten dalam negeri itu masalah luas. Masalah pendidikan, iptek, dan sains," katanya. "Tidak bisa kita bikin regulasi TKDN selalu naik."
Prabowo pun meminta anak buahnya mengubah ketentuan pemanfaatan komponen lokal menjadi lebih realistis.
Pelonggaran kebijakan TKDN merupakan salah satu opsi yang akan ditawarkan pemerintah Prabowo dalam negosiasi dengan Amerikka Serikat. Indonesia memutuskan menempuh jalur diplomasi merespon penerapan tarif impor resiprokal 32 persen oleh Presiden Amerika Serikat Donal Trump terhadap produk-produk asal Indonesia. Salah satu poin negosiasi adalah melalui tawaran pelonggaran kebijakan hambatan non-tarif, seperti TKDN.
Saat mengumumkan tarif untuk Indonesia dan negara lain, Trump menyoroti beberapa kebijakan impor yang dianggap sebagai hambatan non-tarif atau non-tariff barrier. Untuk Indonesia, Trump mempermasalahkan TKDN, lisensi impor yang dia sebut rumit, dan devisa hasil ekspor sumber daya alam yang diberlakukan Indonesia.
Rencana Prabowo melonggarkan aturan TKDN mendapat respons negatif dari sejumlah pengusaha. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menilai pelonggaran TKDN, khususnya produk besi, baja, dan pipa untuk insfrastruktur, membuat Indonesia hanya akan menjadi pasar produk-produk impor. Kebijakan ini dianggap berisiko mematikan inndustri dalam negeri.
La Ode Safiul Akbar Sekretaris Jenderal Gapensi berharap TKDN tidak dihapus karena berpotensi membuat Indonesia kehilangan daya saing di pasar global. Dia mengingatkan, penghapusan TKDN bisa menyebabkan industri dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Sementara itu, penggunaan produk dalam negeri jelas akan mendorong pertumbuhan ekonomi.