Mohon tunggu...
Ekker Saogo
Ekker Saogo Mohon Tunggu... Penulis - Penulis

Apologet Kristen

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Ahok Tidak Berubah

8 Oktober 2020   05:38 Diperbarui: 10 Oktober 2020   13:01 121
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Basuki Cahaya Purnama atau BTP atau alias Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina, baru-baru ini menghebohkan publik karena ia membongkar adanya ketidakbenaran dalam tubuh pertamina plat merah milik pemerintah tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukannya melaui media sosial (Youtube) Ia dengan jelas dan terang-terangan membongkar kebobrokan dari pejabat pertamina serta lobi-lobi direksi dan komisaris kepada mentri.

"Masa minta lima ratus miliar, itu sama saja tidak mau kerja lagi tidur sepuluh tahun jadi ular sanca dan ular piton, saya tidak masuk akal" dan lucunya adalah ketika BTP mengatakan hal demikian persoalan lain muncul, ada yang mengatakan bahwa BTP mau buat kacau lagi di negara ini, maka para kadrun-kadrun muncul menolaknya.

Tidak hanya itu ada juga politisi yang tidak setuju dengannya menolak, seperti Andre Rosiadi anggota DPR Fraksi dari partai Gerinda, ia mengatakan bahwa BTP telah membuat kegaduhan dan ia mengusulkan kepada presiden dan mentri agar BTP dipecat dari jabatannya sebagai komisaris utama, karena kinerjanya juga biasa-biasa saja.

Ia juga menambahkan dalam wawancara yang dilakukan di siaran Kompas TV bahwa protesnya BTP itu datanya tidak valid.

Padahal jika kita perhatikan BTP mengatakan ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang main di dalam tubuh pertamina ini.

BTP menginginkan agar segala sesuatunya transparan untuk menghindara tindakan-tindakan gelap dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab itu.

BTP memikirkan bangsa dan menyelamatkan uang negara. Namun BTP sangat menyadari bahwa karena keadaanya sudah begitu maka ia menyarakan pemerintah perlu memikirkan rana kementrian BMUN dan membentuk semacam Indonesia in corporation.

Agar semua urusan baik pengangkatan dirut dan pemecatan dirut dilakukan langsung di dalam tubuh pertamina oleh Komusaris Utama.

BTP mengungkapkan keadaan ini tentu bukan karena persoalan biasa, terjadi agar menyelamatkan dan membangun sistem birokrasi dalam tubuh pertamina dengan benar dan jujur.

Tidak hanya itu BTP juga mengungkapakan pada saat pencopotan direksi-direksi yang memiliki gaji tinggi sampai ratusan juta, tidak digaji lagi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun