Basuki Cahaya Purnama atau BTP atau alias Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina, baru-baru ini menghebohkan publik karena ia membongkar adanya ketidakbenaran dalam tubuh pertamina plat merah milik pemerintah tersebut.
Dalam wawancara yang dilakukannya melaui media sosial (Youtube) Ia dengan jelas dan terang-terangan membongkar kebobrokan dari pejabat pertamina serta lobi-lobi direksi dan komisaris kepada mentri.
"Masa minta lima ratus miliar, itu sama saja tidak mau kerja lagi tidur sepuluh tahun jadi ular sanca dan ular piton, saya tidak masuk akal" dan lucunya adalah ketika BTP mengatakan hal demikian persoalan lain muncul, ada yang mengatakan bahwa BTP mau buat kacau lagi di negara ini, maka para kadrun-kadrun muncul menolaknya.
Tidak hanya itu ada juga politisi yang tidak setuju dengannya menolak, seperti Andre Rosiadi anggota DPR Fraksi dari partai Gerinda, ia mengatakan bahwa BTP telah membuat kegaduhan dan ia mengusulkan kepada presiden dan mentri agar BTP dipecat dari jabatannya sebagai komisaris utama, karena kinerjanya juga biasa-biasa saja.
Ia juga menambahkan dalam wawancara yang dilakukan di siaran Kompas TV bahwa protesnya BTP itu datanya tidak valid.
Padahal jika kita perhatikan BTP mengatakan ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang main di dalam tubuh pertamina ini.
BTP menginginkan agar segala sesuatunya transparan untuk menghindara tindakan-tindakan gelap dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab itu.
BTP memikirkan bangsa dan menyelamatkan uang negara. Namun BTP sangat menyadari bahwa karena keadaanya sudah begitu maka ia menyarakan pemerintah perlu memikirkan rana kementrian BMUN dan membentuk semacam Indonesia in corporation.
Agar semua urusan baik pengangkatan dirut dan pemecatan dirut dilakukan langsung di dalam tubuh pertamina oleh Komusaris Utama.
BTP mengungkapkan keadaan ini tentu bukan karena persoalan biasa, terjadi agar menyelamatkan dan membangun sistem birokrasi dalam tubuh pertamina dengan benar dan jujur.
Tidak hanya itu BTP juga mengungkapakan pada saat pencopotan direksi-direksi yang memiliki gaji tinggi sampai ratusan juta, tidak digaji lagi.
