Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah melewati 100 hari pertama. Sejak dilantik, berbagai program strategis telah digulirkan dengan ambisi besar untuk membawa perubahan. Namun, di balik gebrakan yang dilakukan, tak sedikit pula kritik dan tantangan yang menghadang. Dari program sosial yang dinilai progresif hingga kebijakan yang menuai kontroversi, inilah potret pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama.
*Gebrakan Awal: Dari Makan Bergizi Gratis hingga Swasembada Pangan*
Sejak hari pertama menjabat, Prabowo-Gibran langsung tancap gas menjalankan sejumlah program unggulan. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan menekan angka stunting dan meningkatkan kesehatan anak-anak serta ibu hamil. Program ini bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menggairahkan sektor pertanian dan UMKM yang terlibat dalam rantai pasok makanan.
Hingga kini, MBG telah menjangkau jutaan penerima manfaat di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani lokal melalui peningkatan permintaan produk pangan lokal.
Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan dengan merehabilitasi ribuan sekolah yang kondisinya sudah tidak layak. Langkah ini mendapat apresiasi luas karena dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Tak hanya itu, komitmen Prabowo dalam mewujudkan swasembada pangan mulai terlihat dengan berbagai insentif kepada petani serta modernisasi pertanian. Dengan menekan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri, pemerintah berharap ketahanan pangan Indonesia semakin kuat.
Selain program MBG, sejak dilantik Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan korupsi. Dalam 100 hari pertama, Kejaksaan Agung mencatat telah menangani lebih dari 400 kasus korupsi dengan total pemulihan keuangan negara mencapai hampir Rp200 miliar. Angka ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menangani korupsi.
Namun, di sisi lain, berbagai kelompok penggiat antikorupsi menilai bahwa langkah ini masih belum cukup. Harapan publik adalah agar pemerintah tidak hanya fokus pada kasus kecil, tetapi juga berani mengusut kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi. Selain itu, integritas dalam pemilihan pejabat publik juga menjadi sorotan, karena pemberantasan korupsi seharusnya dimulai dari kepemimpinan yang bersih dan transparan.
Meski banyak program mendapat respons positif, tak sedikit pula langkah pemerintahan Prabowo-Gibran yang menuai kritik. Salah satu isu yang paling disorot adalah peningkatan peran militer dalam pemerintahan sipil. Sejumlah program, termasuk MBG dan proyek infrastruktur pertanian, melibatkan militer dalam implementasinya. Kebijakan ini memunculkan kekhawatiran akan kembalinya "dwifungsi ABRI", sesuatu yang sudah lama ditinggalkan pascareformasi.
Selain itu, inkonsistensi kebijakan juga menjadi perhatian. Beberapa keputusan pemerintah, seperti kebijakan pajak dan klaim maritim, mengalami perubahan mendadak setelah menuai kritik publik. Hal ini menimbulkan kesan bahwa koordinasi dalam pemerintahan belum sepenuhnya solid.
