Menunggu Si Pahit Lidah Penentu Pilgub Lampung

Pilkada Lampung kembali menemui jalan buntu. Pilgub jilid III yakni 27 Februari 2014 dipastikan batal, meski secara resmi belum disampaikan KPU Lampung. Belum habis rasa pahit ditenggorokan, KPU harus kembali menelan pil pahit wejangan sutradara politik Lampung.

Hanya aktor legenda si Pahit Lidah yang mampu menentukan kapan waktu pilgub yang tepat dan benar-benar bisa menjadi kenyataan. Sebab, lembaga sebesar KPU yang dipercaya sebagai penyelenggara pemilu sudah tidak sakti lagi lidahnya, hingga ucapannya tak bisa menjadi nyata layaknya penguasa rezim pemilu.

Namun menjadi pertanyaan pula, siapakah penerus sosok sakti Si Pahit Lidah yang melegenda di tanah Sumatera bagian selatan itu, agar pilgub Lampung bisa terlaksana? Jika jawabannya KPU, sepertinya tidak mungkin, sebab pilgub jilid I, II dan III gagal.

Bakal calon gubernur atau calon wakilnya? Atau DPRD sebagai penyambung lidah aspirasi rakyat? Atau juga Gubernur Lampung saat ini? Apa mungkin Mendagri dan KPU?

Sebab, jika kita mereview kembali, Mendagri sepertinya juga kewalahan mengurusi konflik waktu pilkada Lampung. Sedangkan KPU RI, sampai saat ini belum juga memutuskan apakah akan mengambil alih pilgub Lampung atau tetap memperpanjang SK kelima komisioner KPU Lampung, yang seyogyanya habis pada September 2013 lalu.

Sementara, DPRD Lampung juga dirasa tidak sanggup, terlalu banyak kepentingan yang harus diakomodir elit politik parlemen itu. Meski sebenarnya menjadi kewajiban mereka untuk mendukung calon yang diusung partainya.

Mungkin saja Si Pahit Lidah itu Gubernur atau bisa juga bacagub dan bacawagub. Namun begitu, pahlawan legenda Si Pahit Lidah hanya seorang saja.

Sebagai rakyat Lampung, saya hanya berharap semoga ucapan Si Pahit Lidah itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat Lampung, bukan pribadi, kelompok atau golongan. Sehingga waktu yang disebutkannya itu tidak merugikan banyak pihak, utamanya rakyat. Sebab, Lampung sudah sangat membutuhkan sosok pemimpin baru yang dapat mengayomi rakyat , jajarannya serta lembaga lainnya. Bukan pemimpin yang memperkaya diri sendiri, dinasti ataupun kelompoknya. Apalagi pemimpin yang hanya berjuang untuk kapitalis yang memback up di belakangnya ketika terpilih.

Sehingga impian masyarakat Lampung yang ingin maju, berkembang dan mandiri dalam ekonomi bisa terwujud.