Pada tanggal 6 September 2023, Mint Press News merilis sebuah dokumen rahasia yang diberikan kepada kantor beritanya yang berisi tentang rencana CIA front(unit intelejen Amerika Serikat), National Endowment for Democracy (NED) untuk melakukan revolusi warna di Indonesia. Revolusi warna ialah sebuah istilah yang digunakan diawal tahun 2000-an untuk menjelaskan serangkaian protes tanpa kekerasan dan perubahan kekuasaan yang terjadi di daerah-daerah pecahan Uni Soviet. Revolusi ini bertujuan untuk melegitimasi demokrasi gaya barat di negara tersebut. Revolusi warna biasanya menggunakan metode komunikasi yang massif, dan peran yang kuat dari organisasi non pemerintah. Di dalam berita tersebut, dijelaskan bahwa di tahun 2024 pasca presiden Jokowi tidak bisa lagi melanjutkan kekuasaannya karena pembatasan konstitusi yang ada, NED berupaya untuk mengambil alih kekuasaan pasca berakhirnya kepemimpinan Presiden Jokowi.
National Endowment for Democracy atau NED adalah organisasi non pemerintah kuasi otonom Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1983 untuk memajukan demokrasi di negara lain dengan mempromosikan institusi politik dan ekonomi seperti kelompok politik, serikat pekerja, pasar bebas, dan kelompok bisnis. Dalam beberapa dekade terakhir, NED secara terang-terangan menghapus rekam jejak keterlibatan mereka dalam revolusi warna ini. Terakhir, melansir artikel yang ditulis oleh Jeremy Kuzmarov di tahun 2022, NED menghapus jejak transaksi pembiayaan mereka untuk membiayai "proyek" di Ukraina. Tidak hanya Ukraina, Sudan yang sedang berada ditengah perang saudara yang berdarah, adalah salah satu "proyek" NED yang tengah berjalan. Hal ini bisa diperkirakan akibat dari rencana Russia membangun pangkalan militer mereka di Laut Merah, dan tentu ini akan berbahaya bagi keberlangsungan pengaruh Amerika Serikat di kawasan. Belum lagi, dengan rencana bergabungnya Arab Saudi dan Mesir ke dalam blok ekonomi BRICS, apabila Russia berhasil membangun pangkalan militer di Laut Merah maka Russia akan memiliki kekuatan besar di kawasan Asia Tengah dan Afrika.
NED sendiri beroperasi hampir di 100 negara di dunia, dan di Indonesia sendiri, mereka telah memberikan hampir 2000 hibah dan bantuan setiap tahunnya. Hibah ini diberikan pada beberapa NGO, kelompok sipil, dan partai politik maupun politisi lintas spectrum ideologi, untuk memuluskan rencana mereka di Indonesia. Di dalam dokumen juga dijelaskan bahwa NED telah memberikan anggaran untuk membiayai serangkaian protes dari kelompok anti pemerintah. Pendiri NED, Alan Weinstein, mengatakan bahwa "apa yang dilakukan organisasinya telah dilakukan secara sembunyi-sembunyi sejak 25 tahun yang lalu oleh CIA." Perbedaannya ialah bahwa aktivitas yang mereka lakukan diselesaikan dengan terbuka, tidak membutuhkan seorang pun untuk menutupinya. Menurutnya, keterbukaan adalah pelindung aktivitasnya. Meski ini sudah merupakan rahasia umum mengenai keterlibatan Amerika Serikat dalam berbagai pergantian kekuasaan, namun masih banyak yang menyangkal fenomena ini mengingat begitu terbukanya aktivitas yang mereka lakukan mengakibatkan ketidaksadaran publik atas fenomena yang terjadi. Lalu, mengapa Indonesia menjadi target operasi revolusi warna NED?
Presiden Jokowi dianggap berhasil menekan pemimpin-pemimpin negara Muslim di dunia untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Tentu ini berkolerasi terhadap kepentingan sekutu Amerika Serikat, Israel, terhadap wilayah Palestina. Ini juga ditunjukkan secara politik sejak bertahun-tahun lamanya, Indonesia tetap tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika kemerdekaan Palestina belum diakui. Pasca negara-negara muslim lainnya mulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia masih tetap setia dengan prinsip perjuangan bangsa Palestina. Selain Palestina, Presiden Jokowi juga dianggap tidak memihak kepentingan Barat dalam konflik Ukraina-Russia dengan mengunjungi kedua negara dan meminta segera dilakukan perdamaian. Bahkan, pada perheletan G20, Jakarta mengundang kedua pemimpin untuk hadir, meski negara-negara Barat menentang keras kehadiran Russia. Selain itu, kebijakan pemberhentian ekspor Nikel yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, membuat Amerika Serikat berupaya untuk menganggu kestabilan pemerintahannya.
Berangkat dari beberapa alasan yang berkaitan langsung dengan kepentingan Amerika Serikat di kawasan, NED kemudian membiayai partai oposisi dengan memberikan donasi sebesar lima ratus dua puluh lima ribu dollar (dikutip dari artikel yang diterbitkan Lyssa White pada 2022) dan juga donasi sebesar tujuh ratus ribu dollar untuk pemimpin yang memiliki pemikiran reformasi untuk mempromosikan perubahan struktural demokrasi dengan partai politiknya dan institusi pemerintah bersamaan dengan konsituennya. Dalam dokumen tersebut, NED telah memberikan pembiayaan dan pelatihan terhadap aktor politik pro USA agar mampu melakukan inflitrasi terhadap institusi politik di seluruh tingkatan melalui organisasi International Republican Institute (IRI). Di dokumen tersebut, dijelaskan pada 28 Juni 2023, tercatat represantasi IRI melakukan pertemuan dengan high ranking member kedutaan besar Amerika Serikat, termasuk Ted Meinhover. Dalam pertemuan, disampaikan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap pemilu 2024 akibat dari terus menanjaknya elektabilitas Prabowo Subianto, sementara Anies Baswedan mengalami penurunan. Mereka akan menggunakan strategi yang sama dengan yang mereka lakukan di Hongkong, dengan Amerika Serikat membiayai grup yang beririsan dengan hak asasi manusia, serikat pekerja, untuk menyebarkan ideologi USA.
Melihat kekhawatiran tersebut, kedutaan besar Amerika Serikat kemudian secara diam-diam menyarankan kepada pimpinan Partai Buruh untuk mengambil momen 17 Agustus dan melakukan protes besar terhadap Omnibus Law. Ted Meinhover benar-benar membenci aturan ambang batas presiden yang menyebabkan sulitnya "menaruh" kandidat yang bisa menjadi pegangan Amerika Serikat karena dengan adanya ambang batas tersebut, pilihan kandidat yang bertarung menjadi terbatas menjadi dua atau tiga kandidat saja. Badan Intelejen Negara (BIN) telah memberika peringatan kepada kedutaan besar Amerika Serikat untuk tidak ikut campur terhadap pemilu Indonesia 2024.
Ketegangan antara China dan Amerika Serikat di kawasan Pasifik jelas akan berpengaruh terhadap negara-negara yang berada di kawasan. Amerika Serikat sendiri terus memperkuat garis pertahanan pasifik mereka. Mereka terus membangun pangkalan militer di pulau-pulau terluar Jepang yang berdekatan dengan Taiwan, sekaligus mengarah langsung ke daratan China. Selain itu, pembentukan pakta pertahanan dengan Australia, yang dikenal Australia-United Kingdom-USA (AUKUS) dengan menempatkan kapal selam nuklir mereka di perairan Australia. Selain itu, pergantian rezim di Fillipina dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk membuka lebih banyak pangkalan militer mereka di Fillipina. Amerika Serikat benar-benar memanfaatkan ketakutan negara-negara Asia Tenggara terhadap ekspansi militer China terhadap Laut Cina Selatan dengan memberikan bantuan angkatan perang ke kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, pasca rezim Presiden Jokowi, Indonesia dan China menunjukkan kedekatannya, baik secara ekonomi maupun politik. Proyek strategis nasional didanai oleh investasi China yang mendukung ambisi infrastruktur Presiden Jokowi. Meski terlibat secara langsung dengan China di Laut Cina Selatan, Indonesia tidak mengambil langkah militer dengan membentuk kerjasama pertahanan bersama Amerika Serikat.
Pemilu 2024 benar-benar menjadi prioritas bagi Amerika Serikat dalam mengamankan agendanya menguasai pasifik di masa depan. Dengan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi, Amerika Serikat butuh presiden yang berada dalam genggamannya. Presiden Jokowi telah gagal "diamankan" oleh Amerika Serikat. Â Keinginan Amerika Serikat jelas; bahwa mereka akan memenangkan pemimpin yang anti terhadap China, dan pro terhadap Amerika Serikat, dengan begitu, perang dengan China di masa depan, akan membawa kemenangan bagi Amerika Serikat.
