Di dunia ini kami harus menjaga kestabilan dan keadilan negara tersebut. Untuk mendapat Caranya adalah untuk membuat sebuah sistem untuk mengatur negara secara satu. Sistem tersebut akan membuat peraturan dan membuat kebijakan untuk kesejahteraan negara tersebut. Ada beberapa jenis system pemerintahan, seperti sistem presidensial, sistem parlementer, dan sistem semi-presidensial.
Indonesia mengunakan sistem presidensial karena secara UUD 1945 kami mengunakan sistem tersebut karena inilah sistem yang palik cocok dengan negara kami. Jika kami mengunakan sistem parlementer terlalu banyak posibilitas tingkat KKN yang lebih tinggi karena jabatan tidak ada jangka waktu dan dapat di jatohkan oleh parlemen.
Di dalam sistem pemerintah, banyak sekali lembaga negara yang bekerja untuk membuat negara ini berjalan. Presiden dan wakil presiden adalah sebuah lembaga yang bersifat eksekutif . Karena mereka memiliki posisi sangat penting, mereka pasti melewati masalah yang besar maupun yang kecil.
Presiden seharusnya menjadi kepala negara dan menjadi simbol negara tersebut. Mereka dapat membuat peraturan, negosiasi dengan negara lain, membantu dan menyetujui pembuatan anggaran negara. Setelah amandemen diterapkan di Indonesia, dinyatakan bahwa presiden adalah kepala negara dan juga ketua atas pemerintahan di Indonesia. Presiden secara tak langsung di kuasai oleh DPR karena mereka memberi persetujuan kepada aksi presiden. Presiden juga dapatt menyatakan perang maupun perdamaian dengan negara lain.
Fungsi amandemen tersebut untuk lembaga presiden adlaha untuk membuatnya lebih efektif dan untuk posisi tersebut agar tidak dapat melakukan KKN atau kecurangan apapun yang lebih besar dan berat kepada masyarakat sekitar. Presiden tetap memiliki kekuatan yang tinggi tetapi sekarang presiden tidak bisa melakukan apapun yang mereka mau.
Contoh masalah atau skandal yang di lakukan oleh presiden adalah; Soeharto menjadi presiden yang bersifat korup dan haus akan kekuatan. Dalam 30 tahun dia menjadi Presiden atau ‘diktator’ dia mengambil hak kedaultan masyarakat dan mementingkan keuntungan diri sendiri. Contoh lain datang dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menghabiskan 20 milliar dolar AS dalam 80 hari dia menjadi presiden. Dia melakukan ini setelah dia ingin memotong 54 billion kepada pengeluaran non-militer.
Kedua masalah ini dapat mengancam kedaulatan sebuah negara karena sebuah presiden yang hanya memikirkan uang, kekuatan, dan bukan negaranya dapat mengarahkan negaranya kepada waktu yang susah. Seperti terlihat terjadi banyak inflasi pada waktu Soeharto menjadi presiden. Kami terjatuh ke banyak hutang kepada negara lain dan negara kami di awaskan oleh banyak personel militer. Pada akhir waktu jabatan presidensial mereka, terjadilah pertumpahan darah atas pemerintahan dan mahasiswa univeristas Trisakti. Presiden Amerika Serikat juga mengeluarkan ciri ciri yang dapat menghancurkan kedaulatan negara. Dengan penghabisan uang untuk dia bepergian, uang yang seharusnya dihabiskan untuk membuat negara lebih baik, lebih aman, lebih berdaulat akan hilang untuk kepentingan presiden sendiri. Ini akan menghambat pertumbuhan dan aksi ini dapat membuka kepada dunia KKN maupun ketidakadilan lainnya.
Menurut teori perjanjian masyarakat manusia akan memberi kepercayaan mereka kepada sebuah partai yang melaksanakan hal hal berdasarkan kepentingan mereka. Jika berjalan dengan lancar maka negara juga akan bersikap berdaulat. Masalah yang diutarkan di atas harus di selesaikan dengan gesit dan jangan di ulang untuk masa depan yang lebih cerah. Untuk tidak terulangnya presiden Soeharto atau ‘diktator’ kita harus menguatkan peraturan masa jabatan presiden, membesarkan transparansi pengeluaran presiden, dan membuat sebuah cabang yudikatif yang di luar pemerintahan yang mempunyai kekuatan untuk menginvestigasi presiden atas kelakuan dan aksi aksi yang dia ambil. Untuk pengeluaran presiden Trump kita harus membuat peraturan atas maksimal pengeluar presiden dalam satu tahun. Dengan ini mereka dapat membatasi mengeluarannya dan dapat mengalokasikan ke dalam departemen yang lebih bermanfaat bagi negara.
Indonesia menerapkan pancasila untuk hal yang sama. Pancasila untuk menjaga kedaulatan kadang sampai sekarang masih tidak dapat diterpkan. Seperti masalah yang kami lihat di Indonesia. Pada sila pertama menyatakan bahwa “Pertuhanan yang masa esa.” Tetapi kami bisa lihat dari masalah pemilihan gubernur Jakarta sampai pidana yang terjatuh kepada gubernur Jakarta, Basuki Purnama, kepada dua tahun di penjara dari sebuah video yang di alter. Mereka memputerbalikan pernyataan pancasila dan mengunakan kepada kepentingan masing masing. Dengan ini kedaulatan bisa jatuh dan Indonesia dapat di pisah di atas masalah kecil. Pancasila seharusnya membuat kami saling menghormati kepercayaan orang lain dan tidak memaksaan suatu agama kepada orang lain. Jika di terapkan dengan baik kami dapat hidup dengan tenang. Peraturan penting tetapi yang lebih penting adalah orang yang melaksanakan peraturan dan yang bantu menegakan hukum secara baik dan benar.
Sistem pemerintahan itu bagaikan air dalam membuat pangsit. Tanpa air untuk mengeratkan pinggiran pangsit, mereka akan jatuh dan hancur. Sama seperti sebuah negara. Tanpa sistem pemerintahan mereka tidak bisa di atur, tidak mempunyai peraturan dan pada akhirnya akan hancur dan tidak berbentuk. Sistem pemerintahan sangat penting untuk lancar jalannya sebuah negara.
Pentingnya sebuah ketua menekankan bahwa kualitas pemimpin tersebut sangat penting. Salah satu ciri yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah mereka harus dapat melihat ke masa depan dan menjadi sebuah pemimpin yang visioner. Jika sebuah pemimpin tidak dapat mementingkan masa depan, negara tersebut akan tertinggal dengan perpindahan jaman yang terjadi. Sistem pemerintahan akan dilaksanakan dengan lancar dan menyelamatkan kedaulatan negara jika kita penerapnya dan pelaksananya melakukan hal dengan baik dan benar.
