Masyarakat Memerlukan Perlindungan Pemerintah dalam Sistem Komunikasi Bergerak

Saat ini sistem komunikasi bergerak sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia, bahkan lebih penting daripada telepon rumah. Jika kita berada di suatu perkantoran, mall ataupun di kereta api/busway, dapat dilihat hampir semua orang di sekitar kita menggunakan telepon bergerak. Tanpa terasa sistem komunikasi bergerak telah menyerap ke dalam kehidupan kita sehari-hari begitu cepatnya.

Kalau kita bandingkan, model bisnis sistem telepon rumah jauh lebih sederhana. Bisnis telepon rumah tidak berkaitan dengan content provider, selain itu jumlah provider-nya sangat terbatas dan mayoritas dikuasai oleh pemerintah. Sistem telepon rumah berevolusi dengan lambat, selama puluhan tahun tidak terjadi perubahan besar. Sehingga sistem telepon rumah sudah terbukti aman pada penipuan-penipuan terhadapmasyarakat Indonesia.

Berbeda dengan sistem telepon rumah, teknologi dan bisnis komunikasi bergerak berkembang sangat pesat dengan model bisnisnya yang kompleks (termasuk di dalamnya terdapat content provider). Bisnis komunikasi bergerak saat ini mayoritas dikuasasi oleh sektor swasta dalam negeri maupun asing. Sehingga patut dipertanyakan bagaimana pemerintah dapat mengontrol bisnis komunikasi bergerak ini.

Jumlah pasar komunikasi bergerak yang sangat besar di Indonesia tentunya menggiurkan banyak pihak yang terkait dalam model bisnisnya (termasuk content provider). Jenis bisnis dalam komunikasi bergerak yang paling berkembang ketika jumlah penggunanya sangat besar adalah content provider. Ini sudah terbukti dalam pasar global yaitu Apple store: meskipun harga aplikasi sebuah game hanya sebesar $1, bila jumlah pembelinya mencapai satu juta di seluruh dunia, omset penjualannya menjadi $ 1 juta.

Demikian juga di Indonesia, jumlah pengguna sistem komunikasi bergerak yang sangat besar di Indonesia berdampak pada pertumbuhan content provider baik yang positif maupun yangnegatif.

Perkembangan teknologi dan bisnis komunikasi bergerak yang sangat pesat sehingga kelihatannya tidak mampu diikuti oleh pihak pemerintah. Selain itu masyarakat Indonesia pada saat ini terpaksa pasrah terhadap provider komunikasi bergerak karena kebutuhannya yang tidak dapat dipungkiri. Masalah ini dapat menyebabkan tidak terkontrolnya bisnis komunikasi bergerak di Indonesia.

Mengingat jumlah pengguna sistem komunikasi bergerak yang sangat besar, tidak terkontrolnya bisnis ini dapat berdampak negatif tidak hanya pada sektor bisnis komunikasi tetapi juga dapat berdampak negatif pada segi sosial-politik-ekonomi negara Indonesia.

Mau tidak mau saat ini pemerintah harus menyusun kembali model bisnis komunikasi bergerak untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Pemerintah harus dapat membedakan mana bisnis yang positif dan negatif dan menghentikan yang negatif sebelum terlambat.