[caption caption="Logo BNN (foto: bnn.go.id"][/caption]
Sebelum saya berpendapat apakah Badan Narkotika Nasional yang disingkat BNN pantas ditatar (upgraded) searas (level) kementerian, perlu saya jernihkan dahulu cerapan (perception) terhadap nama BNN. Saya mengambil beberapa contoh lembaga negara bukan-kementerian untuk memerikan (describe) maksud saya ini.
• Badan Intelijen Negara
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana
• Badan Pusat Statistik
• Badan Koordinasi Penanaman Modal
Tanpa perlu pemerian (decription) yang njlimet kelima contoh nama badan di atas pembaca dengan mudah mencerap fungsi kelima badan itu sesuai dengan namanya. Namun nama BNN secara epistemologi tercerap menyesatkan. Sejalan dengan cerapan kelima nama badan tersebut di atas tidaklah keliru apabila Badan Narkotika Nasional diperikan sebagai sebuah lembaga negara yang menghimpun dan mengedarkan narkotika.
Sangatlah tepat waktunya apabila pemerintah berkehendak menatar (to upgrade) BNN menjadi badan searas kementerian. Mumpung presiden akan menerbitkan Perpres mbok ya sekalian mengganti nama badan tersebut agar tidak menyesatkan cerapannya. Akan sangat tepat nama badan tersebut menjadi Badan Nasional Pemberantasan Narkotika (BNPN) atau Badan Nasional Anti-Narkotika (BNAN). Dari sini dengan sendirinya saya sependapat dengan pemerintah “menaikkan kelas BNN” searas kementerian. Masalah peliknya adalah bagaimana secara psikologis badan ini tidak bergesekan dan juga merasa superior atau sebaliknya inferior terhadap penegak hukum lainnya seperti kepolisian.
BNPN/BNAN Haruslah Lembaga Sipil
Oleh karena searas kementerian Kepala (apa pun namanya) BNPN/BNAN haruslah berstatus sipil. Kepala badan ini tidak harus dari lingkungan POLRI atau TNI, tetapi juga dapat dari lingkungan sipil yang mempunyai pengetahuan mendalam pada bidang pemberantasan narkotika baik secara operatif maupun politik. Apabila kepala badan tersebut dari lingkungan anggota POLRI atau TNI aktif ia harus melepaskan seragam dinasnya dalam arti pensiun dini dari kedinasan asalnyaa sehingga menjadi warga sipil.
Mengapa harus sipil? BNPN/BNAN, selain operatif, harus juga dipertanggungjawabkan secara politik oleh pemimpin badan ini. Sudah menjadi aturan di negara ini bahwa anggota aktif POLRI dan TNI tidak boleh berpolitik praktis. Kesipilan badan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak psikologis (ewuh pekewuh) seorang kepala/pemimpin terhadap hirarki kepangkatan di POLRI dan TNI.
Sudah barang tentu personalia aras pengelolaan atau manajemen badan ini juga akan dibentuk dan disusun struktur eselonnya oleh Menteri PAN-RB. Penting untuk dicatat dari aras eselon satu sampai aras pegawai terendah haruslah berstatus pegawai negeri sipil. Saya tidak akan membahas struktur eselon atau manajemen yang membantu Kepala BNPN/BNAN. Saya lebih tertarik membahas agen atau operator lapangan.
Agen atau Operator Lapangan
Meskipun badan ini merupakan lembaga sipil, hirarki yang bersifat komando tetaplah diragakan. Hanya saja sebutan operator lapangan bukanlah seperti sebutan di kepolisian atau militer. Untuk alasan praktis saya menyebut operator lapangan itu dengan agen.
