Perompakan dan Isu Keamanan Maritim

Jepang bersedia menjadi mitra pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia. PM Abe mengungkapkannya saat menghadiri forum KTT APEC CEO Summit di Beijing lalu.

Tancap gas, Jokowi ‘blak-blakan’ soal kebutuhan dan bantuan negara-negara lain membantu pembangunan di Indonesia. Ada yang sepakat, namun ada pula yang berseberang. Pemaparan Jokowi dalam forum KTT APEC, bagi Desmond J Mahesa, politikus Gerindra, bak pedagang barang. Namun, Jokowi tak langsung terbuai dengan antusias sekitar 500 pengusaha dari 21 negara Asia-Pasifik yang siap membantu.

“Ada kepentingan mereka. Tentu saja kalau kita melihat itu kepentingan mencari kawan. Kita sendiri bebas aktif. Saya mau mencari kawan siapa pun, boleh dong. Mau di sana, mau di sini, tapi dengan catatan kepentingan nasional, kepentingan rakyat kita harus dinomorsatukan,” kata Jokowi kepada pers Senin malam (10/11), seperti dilansir dari Kompas (12/11).

Jokowi tampil di atas angin sebagai presiden. Fokusnya, Poros Maritim Dunia. Luasnya samudera adalah kekuatan Indonesia sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. Poros ini menyangkut keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan.

Dari pendidikan dasar, begitu kuat pernyataan,” Indonesia berada sangat strategis, di antara dua benua dan dua samudera.” Eloknya posisi Indonesia ini, ternyata berbarengan dengan bermacam isu-isu keamanan yang kompleks. Secara garis besar, isu keamanan di kawasan ini dapat dibagi dua, yaitu, isu keamanan konvesional, dan isu kemanan non konvesional.

Perompakan dan pembajakan di selat Malaka merupakan ancaman asimetris yang dilakukan aktor non-negara. Belum lagi masalah seperti terorisme maritim, penyeludupan senjata, penyelundupan manusia, pencurian sumber daya, dan sebagainya. Tak pelak pula, pemerintah perlu mendukung pengamanan laut.

Kepulauan Riau, kataKomandan Lantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Agus Heriyana, membutuhkan kapal-kapal patroli kecil dengan mesin yang bagus hingga bisa bergerak lincah."Memang itu yang kami butuhkan kapal-kapal kecil tapi lincah karena daerah ini banyak pulau-pulau kecil dan selat," kata dia, seperti dilansir republika.co.id (19/3/2013).

Isu pembajakan ini akan mendapat perhatian pada tahun-tahun mendatang. Sebagian besar negara di kawasan Asia-Pasifik memandang isu-isu keamanan laut atau maritim mempunyai keterkaitan erat dengan kepentingan nasional mereka, khususnya SLOC (Sea Lane of Communication) yang menjadi jalur ekonomi, perdagangan, dan militer mereka. Isu SLOC yang relevansinya dengan Freedom of Navigation akan berhadapan dengan isu kedaulatan yang menjadi sikap politik beberapa negara di kawasan.

Masih ada sekelumit persoalan terkait keamanan maritim, baik dari segi ekonomi dan politik. Harapan tentunya, laut kita memang benar-benar aman dari pembajakkan. Pemerintah tak perlu lagi berpikir dengan anggaran. Ini merupakan konsekuensi, disamping manfaat kejayaan bahari bangsa, yang diidam-idamkan Jokowi.

Sumber data :

-http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/03/19/mjwcjz-perompak-di-selat-malaka-kebanyakan-wni, diakses, 14 November 2014

-Kompas edisi 12-14 November 2014

-Jurnal Keamanan dan Keselamatan Maritim, Edisi IV Thn 2, Oktober 2014. Diterbitkan oleh Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia

Sumber foto :

-http://www.tempo.co/topik/masalah/886/Perompakan-di-Selat-Malaka, diakses, 14 November 2014