Rapat pleno terbuka yang digelar oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang sudah memasuki hari keempat, menguak fakta ironi. Yakni terkait turunnya partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Sulteng.
Bahkan fakta tersebut menjadi pembahasan serius antara saksi pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, selaku peserta rapat pleno terbuka dengan pihak KPU Kabupaten/kota se Sulteng, selaku penyelenggara Pilkada serentak.
Sejatinya pasca voting day digelar pada tanggal 27 November 2024 lalu, fenomena turunnya partisipasi pemilih sudah menjadi pembicaraan hangat di ruang publik. Terutama terkait jumlah pemilih di Sulteng yang tidak menggunakan hak pilihnya. Dimana persentasenya cukup signifikan.
Dari hasil rapat pleno terbuka di KPU Sulteng terkait rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, terungkap angka persentase partisipasi pemilih per kabupaten/kota di Sulteng, sebagaimana laporan dari masing-masing KPU setempat.Â
Diantaranya partisipasi di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 79,5 persen, Parigi Moutong 69,5 persen, Banggai Laut 73 persen, Banggai Kepulauan 79 persen, serta Donggala 73,5 persen.
Kemudian Kabupaten Sigi 73 persen, Palu 63 persen, Banggai 80,7 persen, Buol 80,6 persen, Tolitoli 70 persen, Morowali Utara 67,5 persen, Morowali 78 persen dan Poso 68,5 persen.
Secara akunulatif persentase partisipasi pemilih di Sulteng untuk Pilkada serentak 2024 sebesar 72 persen dari 2.255.639 DPT. Dimana ada sekitar 600 ribu lebih yang tidak memilih. Terjadi penurunan dibandingkan partisipasi pemilih pada Pilpres dan Pileg 2024 sebesar 74 persen.
Data angka partisipasi pemilih di Sulteng ini juga merujuk pada laporan penetapan rekapitulasi hasil perhitingan suara KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan secara bergiliran.
Namun demikian KPU Sulteng menampik tudingan saksi paslon dalam rapat pleno. Bahwa turunnya persentase partisipasi pemilih, bukan berarti berdampak pada turunnya kualitas penyelenggaraan pilkada serentak di Sulteng.
