Momentum Pelantikan dan Rakerda DPD GAMKI Sulteng di Palu, diisi dengan dialog publik bertema Menatap Ibukota Negara (IKN) Baru dari Sulawesi Tengah. Tujuannya agar ada share informasi dan rekomendasi dari GAMKI terhadap keberadaan IKN baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
Tampil disesi pertama sebagai narasumber yakni Bupati Kabupaten Sigi  Mohamad Irwan Lapatta dan Sekertaris Umum (Sekum) DPP GAMKI Sahat Martin Sinurat. Sementara disesi kedua tampil Gubernur Sulteng diwakili Asisten III Pemprov Sulteng Mulyono. Saya berkesempatan menjadi moderator disesi kedua bersama Asisten III.
Disesi pertama, Bupati Irwan Lapatta menyampaikan optimisme Kabupaten Sigi bisa turut menjadi daerah penyangga dengan berbagai komoditi yang dimiliki. Bupati bahkan mengajak elemen masyarakat termasuk GAMKI, untuk bersama sama mengembangkan komoditi pertanian dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki.
Sekum GAMKI Sahat Sinurat merespon kesiapan Kabupaten Sigi dengan memberikan dukungan terhadap upaya menjadi daerah penyangga komoditi untuk IKN. Apalagi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik saat ini berada di Komisi V DPR RI, sehingga bisa turut mendukung program maupun sarana serta infrastruktur yang dibutuhkan untuk kesiapan daerah penyangga.
Menurut Sahat Sinurat  yang juga selaku Komisaris PT Multi Terminal Indonesia milik BUMN tersebut, komitmen GAMKI terhadap IKN baru tidak perlu diragukan. Terbukti GAMKI adalah satu satunya OKP yang sudah melakukan apel siaga di titik nol IKN Kaltim. Selain itu DPP GAMKI saat ini tengah menyiapkan MOU dengan Kementerian Maritim dan Investasi (Marves) terkait program untuk percepatan daerah tertinggal.
Disesi kedua, narasumber Asisten III Mulyono menyampaikan kesiapan Sulteng sebagai daerah penyangga logistik untuk IKN baru. Dimana mendorong sentra sentra pangan di Kabupaten, untuk ikut terlibat dalam penyediaan komoditas pertanian. Meliputi Kabupaten Buol, Tolitoli, Sigi dan Parigi Moutong.
Selain itu Pemprov Sulteng juga menyiapkan lahan seluas 30 ribu hektar di Kabupaten Donggala untuk menjadi Kawasan Pangan Nasional untuk IKN di Kalimantan Timur. Dukungan infrastruktur berupa jalan dan pelabuhan penyeberangan ke Kaltim akan disiapkan, sebagai jalur logistik yang efisien dan efektif.
Menurut Mulyono, jika nantinya IKN resmi pindah ke Kaltim, diestimasikan kebutuhan beras sebesar 450 ribu ton pertahun dengan estimasi penduduk sebanyak lima juta orang. Sementara produksi beras lokal di Kalimantan hanya sebanyak 246 ribu ton pertahun.
