Kunjungan kerja Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di Palu hari Kamis lalu, untuk memastikan progres pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas gempa yang sudah berjalan empat tahun bisa segera dituntaskan.
Program rehab rekon terhadap gempa wilayah Palu Sigi Donggala (Pasigala) telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun realisasi untuk pembangunan huntap belum sepenuhnya selesai. Padahal huntap tersebut nantinya akan diberikan kepada para penyintas gempa yang terdampak tsunami dan liquifaksi empat tahun lalu.
Ada dua lokasi di Palu yang ditargetkan dilakukan pembangunan huntap tahun 2022 setelah konsolidasi tanah dan proses tender selesai. Yakni huntap Kelurahan Talise sebanyak 700 unit dan Tondo II sebanyak 1400 unit yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR lewat Balai Penyedia Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi II di Palu.
Sebelumnya pembangunan huntap untuk Kota Palu yang sudah lebih dulu terealisasi, yakni huntap Tondo Satu oleh Yayasan Budha Tzu Chi sebanyak 1500 unit, serta huntap Kelurahan Duyu yang dibangun oleh Kementerian PUPR.
Sementara di Kabupaten Sigi yakni huntap Desa Pombewe dikerjakan bersama Kementerian PUPR, Yayasan Buddha Tzu Chi dan Bank Mayapada. Total huntap yang sudah terbangun di Duyu dan Pombewe tersebut mencapai ratusan unit.
Pembangunan huntap bertipe 36 beserta sarana dan infrastruktur pendukungnya dilaksanakan bersama oleh Balai Kementerian PUPR yang ada di daerah. Mulai dari proses lelang, pembangunan huntap, sarana jalan, drainase dan ruang terbuka, fasilitas umum dan sosial di kawasan huntap. Serta akses jalan menuju huntap dan jaringan air bersih untuk huntap.
Adapun Balai yang dimaksud yakni Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II. Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulawesi Tengah. Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XIV Palu dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) Wilayah III Palu.
Sebenarnya jika konsolidasi tanah bisa tuntas lebih cepat, maka pembangunan huntap Tondo II dan Talise Kota Palu bisa dilakukan bersamaan dengan huntap Kelurahan Duyu dan Desa Pombewe. Lagipula anggaran pembangunan huntap sudah tersedia di Kementerian PUPR.
Namun harus diakui, polemik lahan yang berlarut-larut, membutuhkan waktu untuk penyelesaian konsolidasi tanah yang melibatkan Pemprov Sulteng dan Pemkot Palu. Bahkan upaya mencari solusi terkait konflik lahan tersebut, berujung hingga ke Pemerintah Pusat.
