Bukan Hanya Bank Daerah, Bank Pemerintah Juga Perlu Merger

KETUA Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono merekomendasikan pembentukan Bank Pembangunan berskala nasional yang fokus pada pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Seperti disiarkan detikcom, pernyataan Sigit itu dituangkan dalam buku "Mimpi Punya Bank Besar" yang  diluncurkan di Graha CIMB, Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Dengan adanya pembuatan bank pembangunan ini diharapkan pembiayaan sektor infrastruktur di Indonesia bisa lebih agresif lagi. Karena sekarang kita ngga banyak bisa bangun infrastruktur di daerah karena bank pembangunan daerah (BPD) yang bertugas membiayai itu, tidak punya modal yang cukup untuk melakukan pembiayaan itu.

Saya setuju sekali dengan Sigit yang mencita-citakan  pembentukan bank yang nantinya akan diberi nama Bank Pembangunan Indonesia (BPI) ini, sebagai bagian dari langkah strategis untuk mengakuisisi kepemilikan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Bank Pembangunan Daerah ini, seperti diucapkan Benny Pasaribu dalam berbagai kesempatan di Medan ketika kampanye pencalonannya sebagai anggota DPD, berterus terang bank - bank daerah ini sedikit sekali yang memberikan pinjaman modal kepada petani untuk modal mereka. Bank ini lebih banyak memberikan kredit kepada dieler atau usaha yang melakukan bisnis kenderaan.

Padahal, motor yang digunakan belum tentu sepenuhnya dipakai untuk berproduksi. Ini harus dirubah, ini pendapat Benny, juga Sekjen HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia).

Usul saya, selain setuju dengan merger bank daerah, sudah waktunya juga diwacanakan merger bank-bank pemerintah yang besar-besar karena dengan adanya berbagai bank tersebut, dari segi pengeluaran saja, berapa gaji dan fasilitas yang diterima direktur utama-nya.

Padahal kalau merger, direktur utamanya kan hanya satu orang sedang direktur utama bank lainnya itu  diangkat menjadi direktur - direktur. Itu saja. ***